Konvergensi IFRS menuju Internasionalisasi


Apa IFRS itu?

IFRS (International Financial Reporting Standard) adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh IASB (International AccountingStandard Board).

Di mana disusun oleh 4 organisasi utama dunia yaitu

  • (IASB) Badan Standar Akuntansi Internasional
  • (EC) Komisi Masyarakat Eropa
  • (IOSOC) Organisasi Internasional Pasar Modal
  • (IFAC) Federasi Akuntansi Internasional

Standar yang diterbitkan?

Setelah tahun 2001:

  • International Financial Reporting Standard (IFRS)
  • Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)

Sebelum tahun 2001 :

  • International Accounting Standard (IAS)
  • Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC)

Sebelumnya IFRS ini lebih dikenal dengan nama International Accounting Standards (IAS). Di benua Amerika, hampir semua negara di Amerika Latin dan Kanada mengadopsi IFRS. Di Eropa, negara-negara selain Uni Eropa seperti Turki dan Rusia juga telah mengadopsi IFRS secara penuh. Negara2 Asia yang telah mengimplementasi IFRS : India (2011-2014),Indonesia(2012), Malaysia(2012), Korea(2012), Jepang (2010-2015), Thailand (2011-2015). Sedangkan negara-negara Australia, Hongkong dan Singapore sudah menerapkannya lebih 90 persen. Sebagian besar negara anggota G20 juga merupakan pengadopsi IFRS.

Penggunaan IFRS sebagai standar akuntansi internasional semakin meningkat. Tercatat lebih dari 120 negara sudah melakukan konvergensi ke IFRS. Negara-negara lain juga mulai mengadopsi secara bertahap untuk melakukan konvergensi maupun adopsi penuh IFRS. Terdapat beberapa terminologi untuk menggambarkan tingkat implementasi IFRS (Warsono, 2011), yaitu:

  1. Harmonisasi; standar nasional dan IFRS merupakan dua standar yang berbeda tetapi terdapat kesepakatan untuk menjaga keserasian antar keduanya.
  2. Adaptasi; standar nasional diusahakan menyesuaikan diri dengan IFRS.
  3. Konvergensi; Standar nasional dan IFRS yang berasal dari titik awal berbeda menuju satu standar yang memiliki karakteristik umum yang dimiliki oleh kedua standar tersebut.
  4. Adopsi; standar nasional, kecuali jika sudah sama dengan IFRS, ditinggalkan dan berpindah menuju IFRS sepenuhnya.

Pentingnya Standar Akuntansi Internasional

Alasan perlunya Standar Akuntansi International antara lain: Peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.

Indonesia perlu konvergensi PSAK-IFRS

Kita tidak bisa menolak arus globalisasi karena bagaimanapun juga agar negara kita dapat disetarakan dalam kegiatan perekonomian internasional, dan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat diakui secara internasional. Dapat dilihat dari semakin banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Di mana kita harus siap bersaing dengan tenaga asing, khususnya akuntan luar negeri yang akan berdatangan sehubungan akan tingginya permintaan akuntan berstandar internasional. Secara tidak langsung negara kita pun tidak mau ketinggalan dalam bersaing oleh karena itu kita harus segera mengejar target konvergensi IFRS tersebut.

Konvergensi IFRS di Indonesia

Akuntansi di Indonesia mulai berkembang semenjak adanya undang-undang tanam paksa dihapuskan. Penghapusan tersebut membuka peluang pada perkembangan penanaman modal pengusaha swasta Belanda.

Pada awal perkembangannya, akuntansi di Indonesia menganut sistem kontinental seperti yang dianut Belanda saat itu. Sistem tersebut disebut juga dengan tata buku (Soemarso, 1992). Sejak tahun 1950, akuntansi mulai berubah dan mengacu pada sistem akuntansi yang dianut oleh Amerika, yaitu General Accepted Accounting Principles (GAAP).

Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mencanangkan standar internasional, yaitu IFRS sebagai standar akuntansi Indonesia yang baru dengan perkiraan penerapan secara penuh akan terjadi pada tahun 2012.

Pemerintah, melalui Bapepam-LK dan Kementrian Keuangan sangat mendukung program konvergensi PSAK ke IFRS karena hal tersebut dinilai sejalan dengan salah satu kesepakatan pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20, yaitu menciptakan satu set standar akuntansi berkualitas yang berlaku secara internasional.

Konvergensi ini pun merupakan salah satu rekomendasi dalam Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing yang disusun oleh assessor World Bank yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari Financial Sector Assessment Program (FSAP) (BAPEPAM LK, 2010).

“Pengadopsian standar akuntansi internasional kedalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula”

Pengadopsian standar akuntansi internasional kedalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula. Manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Peterski, 2005).

Maka, rekomendasi konvergensi IFRS kedalam PSAK seperti yang disampaikan berbagai pihak memang beralasan. Saat ini PSAK sedang dalam proses konvergensi penuh dengan IFRS. Oleh karena itu, seluruh penyusunan dan pengembangan PSAK kedepan akan selalu mengacu pada IFRS.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) membagi tingkat pengadopsian IFRS kedalam lima tingkat, diantaranya:

  1. Full Adoption, keadaan dimana suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan seluruh IFRS secara sama persis kedalam bahasa negara tersebut.
  2. Adopted, dimana IFRS di suatu negara telah diadopsi namun menyesuaikan dengan kondisi negara tersebut.
  3. Piecemeal, keadaan dimana suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS, yaitu nomor standar tertentu dan paragraf tertentu saja.
  4. Referenced (konvergence), dimana IFRS digunakan sebagai referensi. Standar yang ada mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
  5. Not adopted at all, dimana suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Program konvergensi IFRS, sesuai dengan rencana yang dicanangkan oleh IAI, dilakukan melalui tiga tahap, yakni:

(1) Tahap Adopsi, berlangsung sejak 2008 hingga 2010,

(2) Tahap Persiapan Akhir Penyelesaian Infrastruktur, berlangsung pada tahun 2011, dan

(3) Tahap Implementasi yang berlangsung pada tahun 2012.

Untuk menyukseskan adopsi penuh terhadap IFRS, DSAK telah meneatapkan roadmap. Pada tahun 2009, Indonesia belum mewajibkan perusahaan-perusahaan listing di BEI untuk sepenuhnya menggunakan IFRS, melainkan mengacu pada PSAK.

Namun pada tahun 2010 perusahaan yang memenuhi syarat dianjurkan untuk mengadopsi IFRS.

 

Konvergensi PSAK ke IFRS memiliki setidaknya tujuh manfaat, diantaranya adalah:

  1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan. Dengan menyamakan standar dengan standar yang telah berlaku secara internasional, maka kualitas standar yang telah berlaku akan meningkat.
  2. Mengurangi biaya SAK.
  3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
  4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
  5. Meningkatkan transparansi keuangan.
  6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.
  7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Menarik Investasi Global

Investasi merupakan elemen yang penting dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Dalam era globalisasi, investasi antar negara menjadi sangat mungkin dilakukan. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai lahan basah bagi tumbuhnya perekonomian secara pesat. Jumlah penduduk serta pola konsumsi masyarakat Indonesia pun menjadi daya tarik bagi investor global. Namun lebih jauh lagi, keadaan perusahaan-perusahaan calon investee merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor global.

Proses keputusan investasi merupakan proses pengambilan keputusan yang berkesinambungan. Proses tersebut terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus menerus hingga tercapai keputusan investasi yang terbaik.

Pertama, tahap penentuan tujuan investasi yang disesuaikan dengan masing-masing investor.

Kedua, tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi. Tahap ini terdiri atas pendistribusian dana yang dimiliki.

Ketiga, tahap pemilihan strategi portofolio, antara strategi aktif (peramalan dan pencarian kombinasi portofolio yang baik) dan pasif (mengikuti pasar).

Keempat, tahap pemilihan aset yang dimaksudkan dalam portofolio. Kelima, tahap pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio.

Tahapan yang dilalui oleh calon investor dalam melakukan investasinya tentunya dilakukan dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan karena dari laporan keuangan tersebut seluruh kegiatan perusahaan dan prospek perusahaan tersebut dapat terlihat.

Namun, kualitas laporan keuangan tentunya sangat dipengaruhi oleh standar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan tersebut. Standar akuntansi yang berkualitas terdiri dari prinsip-prinsip komprehensif yang netral, konsisten, sebanding, relevan, dan dapat diandalkan yang berguna bagi investor, kreditor dan pihak lain untuk membuat keputusan alokasi modal (SEC, 2000, dalam Roberts, et al. 2005). Untuk menghadapi investor dari berbagai negara, sebuah perusahaan akan mendapat keuntungan jika menggunakan standar yang digunakan secara umum dan diterima secara global, yaitu IFRS.

“Untuk menghadapi investor dari berbagai negara, sebuah perusahaan akan mendapat keuntungan jika menggunakan standar yang digunakan secara umum dan diterima secara global, yaitu IFRS”

Dengan menyamakan standar, investor global akan lebih mudah melakukan interpretasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Manfaat adanya suatu standar yang berlaku secara global:

  1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan yang berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten diseluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal.
  2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
  3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi.
  4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi (Immanuela, 2009).

Penelitian mengenai adopsi IFRS oleh Mir dan Rahaman (2004) di Bangladesh juga menunjukkan bahwa pihak yang paling membutuhkan adopsi IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek karena pihak ini merupakan sumber utama yang dipakai sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan bagi para pemakainya yang terdiri dari pihak perbankan, akuntan, pialang, para akademisi, pihak perpajakan, dan pihak analisis keuangan.

Saat perusahaan tersebut berhasil dalam proses adopsi IFRS, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, salah satunya adalah ketertarikan investor global untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Peterski (2006) melakukan penelitian lebih lanjut terhadap IFRS pada perusahaan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pengaruh adopsi IFRS pada perusahaan terdiri dari dua aspek, yaitu pada manajemen perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

Dengan adopsi IFRS maka persyaratan pengungkapan item-item tertentu akan semakin tinggi dan mengakibakan nilai perusahaan pun semakin tinggi. Selain itu, adopsi IFRS akan meningkatkan akuntabilitas manajemen. Laporan keuangan pun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan karena informasi yang dihasilkan lebih relevan, krusial, dan akurat. Adopsi IFRS pun akan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan.

Dan juga akan membantu investor dalam mengestimasikan investasi pada perusahaan berdasarkan data-data laporan keuangan perusahaan pada tahun sebelumnya. Bahasa pelaporan keuangan yang sama memudahkan pemahaman investor dan bisa meningkatkan jumlah investor di Indonesia (Muliaman D. Hadad dalam seminar internasional IFRS Dinamics 2013 and Beyond).

“Bahasa pelaporan keuangan yang sama memudahkan pemahaman investor dan bisa meningkatkan jumlah investor di Indonesia”

Pengadopsian penuh IFRS di Indonesia akan berimbas pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dunia bisnis. Dengan keterbukaan informasi yang lebih baik, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan pasar internasional sehingga meningkatkan jumlah investor.

Namun adopsi ini harus didukung dengan kesiapan berbagai profesi penunjang seperti notaris, aktuaris, penilai, dan akuntan publik. Dengan bantuan seluruh stakeholders, industri Indonesia dapat berdiri sejajar dengan dunia internasional.

Adopsi penuh terhadap IFRS memiliki setidaknya dua pengaruh terhadap keputusan investasi calon investor. Pertama, dengan menggunakan IFRS maka laporan keuangan akan lebih mudah diinterpretasikan karena menggunakan “bahasa” yang secara global digunakan. Kedua, IFRS dapat meningkatkan kepercayaan calon investor karena laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar internasional.

 

Sumber dan Referensi :

https://maiyasari.wordpress.com/2012/04/20/alasan-perlunya-konvergensi-ke-ifrs-21/

https://www.selasar.com/ekonomi/konvergensi-ifrs-meningkatkan-investasi-di-indonesia

https://galuhwardhani.wordpress.com/2012/04/18/alasan-perlunya-konvergensi-ke-ifrs/

Categories: School Lessons, Sharing Knowledge | Tags: , , | Tinggalkan komentar

Perlakuan Akuntansi Indonesia dalam Panama Papers


Di tahun 2016 ini panama papers tentunya sedang gencar menjadi pembicaraan yang hangat di Indonesia dan tentunya di luar negeri. Bagaimana tidak? berita tentang panama papers menjadi sorotan di seluruh dunia. Apa sih panama papers itu ? Menurut artikel yang dilansir oleh selasar.com :

Panama Papers adalah sekumpulan dokumen rahasia sebanyak 11,5 juta buah yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca, yang didirikan oleh Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya, yang dimiliki oleh Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca & Co. adalah kantor hukum dan penyedia jasa perusahaan Panama yang berbasis di Panama. Mossack Fonseca & Co memiliki lebih dari 40 cabang di seluruh dunia. Kantor ini didirikan oleh Jürgen Mossack tahun 1977 dan kemudian dikembangkan oleh Ramón Fonseca pada tahun 1986.

Berawal dari Süeddeutsche Zeitung

Bocoran Panama Papers didapatkan seorang sumber yang enggan disebutkan namanya dari surat kabar asal Jerman, Süddeutsche Zeitung. Menurut situs thereportertimes.com, bocoran kemudian dibagikan ke seluruh dunia oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Dokumen-dokumen Panama Papers telah diteliti oleh sekitar 400 orang jurnalis dari 80 negara di dunia dan lebih dari 100 organisasi media. Organisasi-organisasi media besar seperti BBC, Guardian, Süddeutsche Zeitung, Falter, dan lain-lain turut terlibat dalam studi ini.

Lebih dari setahun lalu, sebuah sumber yang tak diketahui namanya menghubungi surat kabar terkemuka Jerman, Süddeutsche Zeitung (SZ). Sumber itu memberikan dokumen-dokumen internal Mossack Fonseca kepada SZ. Surat kabar Jerman tersebut akhirnya meneliti dokumen-dokumen yang kabarnya berukuran 2,6 terbita data. Ukuran yang luar biasa inilah yang membuat Panama Papers dianggap sebagai kebocoran dokumen terbesar dalam sejarah.”

Mengapa banyak jutawan menyembunyikan nilai jumlah kekayaannya di Panama? Inilah yang banyak ditanyakan publik belakangan ini terkait bocornya dokumen skandal Panama Paper. Mossack Fonsesca, sebuah firma hukum yang berbasis di Panama, dituding menjadi dalang utama dalam skandal tersebut. Presiden Panama, Juan Carlos Varela, sampai turun tangan menyatakan tidak ada kata ampun untuk krimanlisasi finansial dan berjanji segera mengatasinya hingga tuntas.

Namun, kembali lagi pada pertanyaan awal, mengapa banyak jutawan menyembunyikan nilai jumlah kekayaannya di Panama? Berikut adalah empat alasan utama menurut artikel yang dilansir oleh esquire.co.id :

1. Sejarah Panama sebagai negara jasa

Berawal dari kesepakatan dengan Standard Oil, raksasa migas dunia besutan John Rockafeller, Panama bantu sediakan kapal-kapal tanker berbendera dirinya untuk mengangkut migas dari Texas, sehingga terhindar dari pajak produksi. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai peningkatan nilai pajak produksi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kelengkapan armada distribusi. Melalui skenario pengangkutan hasil produksi dengan kapal asing, maka perusahaan-perusahaan di AS pun tidak akan mengalami peningkatan nilai pajak.

Selanjutnya, pada 1920-an, beberapa eksekutif Wall Street membantu Panama melegalkan kebijakan bebas pajak penghasilan kepada seluruh warganya. Adapun alasannya adalah karena Panama memiliki sebuah terusan penting yang menghubungkan jalur pelayaran Atlantik dan Pasifik, dan hal tersebut tentu akan menarik jumlah retribusi besar tanpa pajak.

Hingga 60 tahun kemudian ketika diktator Manuel Noriega mulai berkuasa di Panama sejak 1983, ia membantu Medelin, kartel narkoba terbesar di dunia asal Kolombia, untuk menyembunyikan jumlah nilai kekayaannya yang berkisar 4 miliar dolar AS (sekitar Rp 52,8 triliun) per tahun di Panama. Meskipun Noriega telah dikenai sanksi internasional oleh AS atas tudingan pro komunis, namun Panama sudah terlanjur dikenal sebagai surga pencucian uang.

2. Hukum yang bersahabat

Menurut undang-undang hukum bisnis Panama, perusahaan dapat didirikan dengan mudah, tidak mewajibkan retur pajak dan audit finansial, yang dalam beberapa kasus mampu memberi celah bagi pengusaha untuk menyembunyikan jumlah harta kekayaan sesungguhnya. Selain itu, pemerintah Panama juga menerapkan insentif pajak berupa pengurangan atau bahkan tidak bayar pajak sama sekali jika perusahaan yang terdaftar lokal berhasil melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha asing.

3. Ekonomi berbasis dolar

Terkenal sebagai negara jasa dengan hukum yang ‘bersahabat’, Panama kian melengkapi ciri surga pajak ketika pemerintah menetapkan dolar AS sebagai mata uang resminya. Hal ini membuat transaksi keuangan di sana tidak serumit transaksi di negara-negara lain yang menggunakan mata uang selain dolar.

4. Berkah Terusan Panama

Terusan Panama merupakan penghubung utama pelayaran antara Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik, di mana setiap tahunnya minimal menyumbang 6 persen GDP Panama. Meski berstatus kawasan internasional, namun kendali utamanya tetap ada di tangan pemerintah Panama yang dikenal memiliki hukum ‘bersahabat’, sehingga lagi-lagi memberikan celah yang cukup besar bagi pengusaha untuk mencuci uangnya.

Panama merupakan Negara Tax Haven (Negara Tanpa Pajak)

Apa itu tax haven ? Tax haven atau perlindungan cukai didefinisikan sebagai sesebuah kawasan liputan atau Negara yang mempunyai kadar cukai yang rendah ataupun tiada langsung cukai keatas semua atau sesetengah kategori pendapatan dan menawarkan sesuatu tahap perbankan atau kerahsiaan komersial yang cukup ketat. Definisi yang lebih teknikal boleh dipinjam daripada bidang pelayaran yaitu haven yang merupakan tempat yang selamat. Iaadlah sebuah pelabuhan tempat perlindungan untuk kapal-kapal yang menghadapi rebut kuat di lautan dalam. Kapten kapal akan merancang perjalanan selanjutnya dengan lebih strategic mengguakan haven ini sebagai tempat persinggahan.

Makna Tax Haven dalam regulasi kita dapat di temui pada UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (3c) menyebutkan bahwa tax haven adalah “Negara yang memberikan perlindungan pajak”. Sedangkan SE Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 menyebutkan bahwa kriteria tax haven adalah: (a) Negara yang tidak memungut pajak atau, (b) memungut pajak lebi rendah dari Indonesia. Sementara kriteria yang umum diterima oleh masyarakat Internasional adalah kriteria yang disusun oleh OECD. Dalam Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue (OECD,1998), OECD membagi dua jenis Negara, yaitu tax haven dan harmful preferential tax. Disini kriteria tax haven adalah : (a) tidak memungut pajak atau memungut pajak dalam nominal tertentu saja (tidak berdasarkan presentase), (b) tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme change of information, (c) tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak atau (d) adanya kebijakan ring fencing (adanya perbedaan perlakuan perpajakan bagi residen dan non-residen).

Tax haven adalah sebutan bagi negara di dunia memberikan tarif pajak rendah bahkan sampai nol persen demi menarik perusahaan-perusahaan asing untuk menyimpan duitnya di negara tersebut, dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpan tersebut.

Menurut Taxhaven.org, beberapa negara yang termasuk Tax Haven Countries antara lain: Andorra, Antigua and Barbuda, the Bahamas, Cayman Islands, Costa Rica, British Virgin Islands, Isle of Man, Guernsey, Samoa, Bermuda, Cyprus, Gibraltar, Dominica, Belize, Hongkong, Singapura, dan Vanuatu.

Kebanyakan negara-negara tersebut merupakan negara kepulauan kecil sehingga sering juga dijuluki sebagai offshore financial centres karena kebaradaannya yang jauh di tengah lautan. Meskipun demikian, tidak sedikit pula negara daratan yang dikategorikan negara tax haven seperti Swiss, Monaco, Panama dan sebagainya.

Bagaimana mengenali suatu negara sebagai tax haven? Ciri-ciri tax haven country antara lain:

1.  Sebuah negara, negara bagian atau yurisdiksi dalam suatu negara yang:

  • Menerapkan tarif pajak rendah bahkan 0%,
  • Tidak transparan dalam pemberian pelayanan admisnitratif dan legislative, terutama menyangkut masalah keuangan,
  • Memberikan struktur pajak istimewa hanya kepada perusahaan asing saja, tetapi tidak memberikannya kepada penduduk dan usaha lokal,
  • Menerapkan peraturan yang tidak memungkinkan pertukaran data keuangan dengan pemerintah negara lain; serta dimaksudkan semata untuk menarik investasi asing.

2.  Sebuah negara yang menerapkan tingkat pajak yang relative lebih rendah dibandingkan negara lainnya,

3.  Suatu negara dengan tarif pajak rendah bahkan 0%, disertai layanan jasa keuangan dan hukum dengan kerahasiaan tinggi bagi bagi warga dan perusahaan asing.

Beberapa negara tax haven. Sumber: Taxhaven.org.

Beberapa negara tax haven. (Sumber: Taxhaven.org)

Menyimpan uang di negara tax haven belum tentu merupakan perbuatan ilegal. Bisa jadi ada orang yang melakukan usaha legal dan normal, tetapi demi alasan kerahasiaan, lalu menyimpan kekayaannya sebagian di negara tax haven.Negara-negara tersebut juga tidaklah peduli dari mana asal-usul uang yang dibawa ke negara mereka. Yang penting ada uang masuk, kira-kira begitu prinsipnya.

Namun demikian, keberadaan negara-negara tax haven jelas merupakan isu penting bagi negara lain yang berusaha mengamankan penerimaan negaranya demi mendukung pembangunan. Selain itu, oleh Financial Action Tax Force – FATF (semacam Satgas Anti Pencucian Uang) negara-negara tax haven ditengarai sebagai tempat menyalurkan dana yang diperoleh dari berbagai kejahatan seperti terorisme, perdagangan illegal, penyelundupan, kejahatan terorganisir dan sebagainya.

Dalam banyak kasus, negara-negara tax haven merupakan tempat pelarian uang karena:

  1. Menghindari pajak tinggi (tax avoidance),
  2. Mencuci uang hasil kejahatan (money laundering)
  3. Menyimpan uang hasil bisnis ilegal

Karenanya Tax Justice Network (TJN) dalam sebuah laporannya menyoroti keberadaan negara-negara tax haven sebagai salah satu penyebab kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan banyak negara. Hal ini disebabkan karena peran sentral negara-negara tax haven untuk melakukan pencucian uang dalam menampung dana hasil korupsi, perdagangan narkoba dan pelarian modal.

Dengan adanya kasus panama papers kini Indonesia segera bahas RUU Pengampunan Pajak

Ketua DPR Ade Komarudin di Gedung DPR berpandangan, bocornya skandal Panama Papers adalah hal positif. Makanya, ia berkeinginan untuk mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Ia kekeuh agar RUU Pengampunan Pajak menjadi prioritas dan dapat rampung dalam masa persidangan ke IV 2015-2016.

Meski masih adanya perbedaan pandangan dari berbagai fraksi di parlemen, hal tersebut masih dapat dibahas untuk mencari jalan tengah agar pembahasan dapat dilanjutkan untuk kemudian diserahkan ke alat kelengkapan. “Ini prioritas, misalnya di Komisi XI. Kan tinggal buat Panja yang nantinya akan membahas,” ujarnya.

Anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun berpandangan, munculnya sejumlah nama pengusaha yang masuk dalam daftar ‘Panama Papers’ menunjukan Wajib Pajak besar berkelit dengan kewajiban pajak. Oleh sebab itu, menjadi relevan aturan pengampunan pajak dituangkan segera dalam sebuah UU.

“Kalau dari Panama Papers, kita membutuhkan Tax Amnesty, dan sangat penting. Supaya dibangun sistem perpajakan baru dan tarifnya bersaing, ketika dipaksakan, tarifnya tidak tinggi,” ujarnya.

Misbakhun menilai kasus Panama Papers bakal menjadi pertimbangan untuk mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Menurutnya, arah pembuatan UU Pengampunan Pajak dalam rangka mendukung pemerintah terkait dengan penerimaan pajak, meningkatkan APBN yang ditopang penerimaan jangka pendek.

“Panama Papers membuktikan kita butuh Tax Amnesty. Keinginan orang untuk menghindari pajak selalu terjadi. Pajak itu pungutan negara yang dipaksakan dan dijamin konstitutsi. Tetapi mereka selalu mencari cara bagaimana mereka membayar pajak dengan ringan,” ujarnya.

Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno menilai bocornya ‘Panama Papers’ bagian upaya sistematis mempersiapkan global transparency system. Ia berpandangan dengan bocornya skandal ‘Panama Papers’ semakin memperkuat bahwa keberadaan pengampunan pajak kian relevan untuk dituangkan dalam aturan, yakni RUU Pengampunan Pajak.

Menurutnya, dalam draf RUU Pengampunan Pajak ada perbedaan skema uang tebusan antara pihak yang melaporkan kekayaan dengan mereka yang hanya memboyong kekayaannya ke dalam negeri. Namun, perbedaan skema itu dinilai tak terlampau signifikan. “Jadi kalau dilihat drafnya bagi wajib pajak orang maupun badan yang melaporkan kekayaan secara jujur diberi uang tebusan skema antara 2 sampai 6 persen,” ujarnya.

Sementara terhadap mereka yang melaporkan sekaligus membawa uangnya kembali dalam sistem keuangan Indonesia minimal 3 tahun, skemanya 1 persen – 2 persen – 3 persen. Skema itulah yang dinilai Hendrawan tak terlampau signifikan. Menurutnya, terhadap wajib pajak yang melaporkan kekayaanya secara jujur, maka uang tebusannya mesti lebih tinggi. Tetapi bagi mereka yang melapor dan membawa kekayaannya ke dalam negeri secara jujur mesti diberikan insentif yang cukup tinggi

“Nah agar skema ini diikuti, saya ingin mengusulkan ada pasal, bahwa bila wajib pajak tidak memanfaatkan peluang pengampunan ini dan di kemudian hari diketahui memiliki harta yang tersembunyi, baik karena kemajuan IT maupun kerja sama pajak antar negara, pengemplang-pengemplang ini ketahuan, dendanya 50 persen. Kenapa? Supaya ruang pengampunan ini dimanfaatkan dan pemerintah kredibel memberi efek jera,” ujarnya.

Konsultasi ke presiden
Sementara anggota Komisi XI Johnny G Plate mengatakan, hasil rapat Bamus DPR memutuskan RUU Pengampunan Pajak belum dapat ditindaklanjuti. Pasalnya, dari beberapa fraksi meminta agar dikonsultasikan terlebih dahulu ke Presiden Joko Widodo. “Betul dikonsultasikan dengan presiden terlebih dahulu. Setelah itu baru ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 50 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” ujarnya melalui pesan pendek ke wartawan.

Pasal 50 ayat (1) menyebutkan, “Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR”. Ayat (2) menyebutkan, “Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.

Kemudian ayat (3), “DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima”. Sedangkan ayat (4) menyebutkan, “Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan”.

Menurutnya, dalam rapat Bamus tidak dilakukan melalui mekanisme voting terkait dengan tindaklanjut RUU Pengampunan Pajak. Yang pasti, dalam rapat Bamus, masing-masing fraksi memberikan pandangan. Ujungnya, seluruh fraksi dalam rapat Bamus sepakat agar tindaklanjut RUU Pengampunan Pajak dikonsultasikan terlebih dahulu ke presiden.

“Jika fraksi-fraksi sepakat, maka bisa dibahas (RUU Pengampunan Pajak, -red) dan diputuskan di masa sidang ini,” pungkasnya.

 

Sumber dan Referensi :

http://www.selasar.com/ekonomi/panama-papers-apa-itu

http://www.esquire.co.id/article/2016/4/2894-Skandal-Panama-Paper-Mengapa-Panama-Disebut-Surga-Pajak

http://ranihaulya.blogspot.co.id/2015/11/tax-haven-negara-tanpa-pajak.html

Tax Haven: Surga Bagi Para Pengemplang Pajak

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5704e42fca498/skandal-panama-papers-dorong-dpr-segera-bahas-ruu-pengampunan-pajak

Taxhaven.org

Categories: School Lessons, Sharing Knowledge | Tags: , | Tinggalkan komentar

Perlakuan Akuntansi di Negara Anglo Saxon dan Non Anglo Saxon


Apa itu Anglo Saxon?

Mungkin bagi sebagian orang yang agak asing dengan kata anglo saxon. Menurut wikipedia Anglo-Saxon adalah negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Inggris Raya dan negara-negara lainnya di kepulauan Inggris. Anglo Saxon merupakan negara-negara berbudaya khas dan berbeda sejarah sosial budaya dengan negara-negara di daratan Eropa Barat lainnya yang disebut kontinental. Inggris, Irlandia, Amerika Serikat dan Australia adalah negara-negara yang disebut sebagai Anglo-Saxon.

Perkembangan Akuntansi Kontinental dan Akuntansi Anglo-Saxon

Perkembangan Akuntansi dari Sistem Pembukuan Berpasangan Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum masehi. Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yonani kuno. Pencatatan itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak lengkap. Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah dikenal angka- angka desimal arab dan semakin berkembangnya dunia usaha pada waktu itu.

Perkembangan akuntansi terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan (double entry system) oleh pedagang- pedagang Venesia yang merupakan kota dagang yang terkenal di Italia pada masa itu. Dengan dikenalnya sistem pembukuan berpasangan tersebut, pada tahun 1494 telah diterbitkan sebuah buku tentang pelajaran penbukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Paciolo dengan judul Summa de Arithmatica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita yang berisi tentang palajaran ilmu pasti. Namun, di dalam buku itu terdapat beberapa bagian yang berisi pelajaran pembukuan untuk para pengusaha. Bagian yang berisi pelajaran pembukuan itu berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio. Buku tersebut kemudian tersebar di Eropa Barat dan selanjutnya dikembangkan oleh para pengarang berikutnya.

Sistem pembukuan berpasangan tersebut selanjutnya berkembang dengan sistem yang menyebut asal negaranya, misalnya sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. Sistem Belanda atau tata buku disebut juga sistem Kontinental. Sistem Inggris dan Amerika Serikat disebut Sistem Anglo- Saxon. Perkembangan Akuntansi dari Sistem Kontinental ke Anglo- Saxon Pada abad pertengahan, pusat perdagangan pindah dari Venesia ke Eropa Barat. Eropa Barat, terutama Inggris menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Pada waktu itu pula akuntansi mulai berkembang dengan pesat.

Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat yang disebut accounting (akuntansi). Sejalan dengan perkembangan teknologi di negara itu, sekitar pertengahan abad ke-20 telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi sehingga praktik pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efisien. Pada Zaman penjajahan Belanda, perusahaan- perusahaan di Indonesia menggunakan tata buku. Akuntansi tidak sama dengan tata buku walaupun asalnya sama-sama dari pembukuan berpasangan.

Akuntansi sangat luas ruang lingkupnya, diantaranya teknik pembukuan. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika (Anglo- Saxon) mulai diperkenalkan di Indonesia. Jadi, sistem pembukuan yang dipakai di Indonesia berubah dari sistem Eropa (Kontinental) ke sistem Amerika (Anglo- Saxon). Di Inggris, bursa efek pasar dan profesi akuntansi juga berpengaruh dalam proses akuntansi peraturan. Inggris laporan tahunan dan piutang terdiri dari laba konsolidasi dan akun rugi, neraca dan laporan arus kas. Untuk menilai review operasi secara tahunan, laporan direktur adalah harus selalu disertakan.

Dalam praktek konsolidasi, metode pembelian biasanya diikuti meskipun dalam beberapa kasus, dan merger akuntansi atau metode penyatuan mungkin diperlukan. Berkaitan dengan praktek pengukuran mereka, Inggris menerapkan pendekatan konservatif daripada kebanyakan negara-negara Anglo Saxon dimana ada selisih penilaian kembali aktiva tetap seperti tanah dan bangunan untuk nilai pasar. Persediaan biaya juga ditentukan dengan metode masuk pertama-dalam metode-first out (FIFO) diizinkan untuk keperluan pajak, sedangkan-terakhir di-first-out (LIFO) Metode tidak diperbolehkan.

Dalam upaya untuk mengidentifikasi perbedaan perhitungan tahunan antar bangsa EC, Nobes (1992) membuat klasifikasi nya berkenaan dengan harmonisasi akuntansi dalam masyarakat Eropa dan proses perkembangan yang signifikan dengan daerah memeriksa pertama di mana perbedaan yang signifikan ada yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan akuntansi. Dia mengidentifikasi bidang-bidang berikut: publikasi dan audit; format akun; konservatisme dalam memberikan informasi akuntansi; kewajaran informasi yang dipublikasikan; dasar penilaian; praktek konsolidasi dan lain-lain sebagai realisasi dari latar belakang akuntansi yang berbeda, sehingga mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara-negara.

Pada awal tahun 1930-an, di sebagian besar benua Eropa, konsolidasi merupakan perkembangan baru yang berasal dari negara-negara yang paling banyak diadopsi direktif ketujuh pada tahun 1985. Konservatisme juga dipengaruhi nilai-nilai akuntansi dengan cara yang berbeda. Sejauh isu keadilan dalam informasi keuangan yang bersangkutan, undang-undang perusahaan di Inggris, Irlandia, dan Belanda merupakan satu-satunya di negara-negara Eropa yang membutuhkan kewajaran dalam laporan keuangan yang diaudit. Ini didirikan di 4 Instruksi sebagai «dan adil pandangan yang benar». Dalam laporan keuangan Jerman, masih ada preferensi kecil untuk keadilan. Pelaporan Keuangan masih latihan pembukuan yang akurat, yang harus memenuhi aturan rinci dan pengawasan inspektur pajak (Nobes, 1992). Tidak seperti Radebaugh dan Gray, Nobes mengidentifikasi perbedaan utama antara negara-negara Eropa dalam apa yang ia sebut klasifikasi dua kelompok.

Normalisasi laporan keuangan tahunan yang pantas bagi negara-negara Anglo-Saxon
terdiri dari:
• Isi laporan keuangan;
• Unsur-unsur deskriptif dari pengakuan, laporan keuangan dan penilaian tersebut
• Isi dari berbagai sel;
• Peraturan akuntansi, standar dan prosedur mengenai elaborasi dan
• penyajian laporan keuangan.

Perlakuan Akuntansi Sistem Kontinental dan Sistem Anglo Saxon

Akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem kontinental, seperti yang dipakai di Belanda saat itu. Sistem ini disebut juga dengan tata buku yang sebenarnya tidaklah sama dengan akuntansi, di mana tata buku menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif dari proses pencatatan, peringkasan, penggolongan dan aktivitas lain yang bertujuan menciptakan informasi akuntansi berdasarkan pada data. Sedangkan akuntansi menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif dan analitikal seperti kegiatan analisis dan interpretasi berdasarkan informasi akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi.

Perkembangan selanjutnya tata buku sudah mulai ditinggalkan orang. Di Indonesia perusahaan atau orang semakin banyak menerapkan sistem akuntansi Anglo Saxon. Berkembangnya sistem akuntansi Anglo Saxon di Indonesia disebabkan adanya penanaman modal asing di Indonesia yang membawa dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, karena sebagian besar penanaman modal asing menggunakan sistem akuntansi Amerika Serikat (Anglo Saxon). Penyebab lain sebagian besar mereka yang berperan dalam kegiatan perkembangan akuntansi menyelesaikan pendidikannya di Amerika, kemudian menerapkan ilmu akuntansi itu di Indonesia.

Saat ini sistem Anglo Saxon semakin populer di Indonesia baik dalam pendidikan akuntansi maupun dalam praktek dunia bisnis.  Berikut adalah perbedaan akuntansi sistem kontinental dan Anglo Saxon :

Objek Sistem Kontinental Sistem Anglo Saxon
1.    Buku harian Pengelompokkan debit/kredit belum rinci Pengelompokkan debit/kredit sudah rinci
2.    Akun buku besar

a)      Penyusutan

b)      Akun campuran

c)       Prive

Menggunakan akun cadangan dan dicatat di sisi kredit

Menggunakan akun campuran

Terdapat penyetoran prive

Menggunakan akun beban penyusutan dan dicatat di sisi debit

Tidak menggunakan akun campuran

Tidak terdapat penyetoran prive

3.    Neraca lajur Arsip disimpan sebagai dokumen Arsip tidak disimpan karena hanya sebagai alat bantu
4.    Laporan Keuangan Terdiri dari :

1.  Neraca

2.  Laporan perhitungan laba/rugi

3.  Laporan perubahan modal

Terdiri dari :

1. Neraca

2. Laporan perhitungan laba/rugi

3. Laporan perubahan modal

4. Laporan arus kas

5. Laporan dana

6. Laporan catatan keuangan

 

Sumber dan Referensi :

https://id.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon

http://airdanruanggelap.blogspot.co.id/2013/04/anglo-saxon-eropa.html

https://kamarche99.wordpress.com/2008/09/02/sejarah-perkembangan-akuntansi/

http://ratnachubby-unknown.blogspot.co.id/2012/04/perbedaan-akuntansi-sistem-kontinental.html

https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=12&idmateri=68&lvl1=4&lvl2=3&lvl3=0&kl=10

 

Categories: School Lessons, Sharing Knowledge | Tags: , , , , | Tinggalkan komentar

Mengapa ada Akuntansi Internasional?


Apa itu akuntansi internasional?

Akuntansi internasional menurut Nuril (2015) adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip di negara-negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai Standar akuntansi. Peningkatan perdagangan internasional bisa menfasilitasi perluasan pergerakan barang dan jasa serta meningkatkan efisien penggunaan sumber-sumber ekonomi. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi internasional digunakan untuk mengatur hubungan keuangan secara global. Hubungan ini bisa terjadi karena adanya transaksi antar negara seperti ekspor dan impor. Akuntansi internasional mengatur kegiatan perusahaan multinasional dengan operasi dan transaksi yang melintasi batas Negara.

Perlu kita ketahui bahwa proses akuntansi untuk tiap negara memiliki perbedaan. Dimana perbedaan itu timbul karena adanya perbedaan dalam bidang  budaya praktik bisnis, struktur politik, sistem hukum, nilai mata uang, tingkat inflasi lokal, risiko bisnis, dan serta aturan perundang-undangan mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional melakukan kegiatan operasionalnya dan memberikan laporan keuangannya.

Perkembangan akuntansi internasional sekarang ini semakin pesat dan perhatian profesi akuntan pun terhadap masalah ini semakin besar. Ada tiga kemungkinan pengertian orang terhadap akuntansi internasional ini.

Pertama, konsep parent-foreign subsidiary accounting atau accounting for foreign subsidiary. Konsep ini yang paling tua. Di sini dianggap bahwa akuntansi internasional hanya menyangkut proses penyusunan laporan konsolidasi dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berada diberbagai Negara

Kedua, konsep comperative atau international accounting yang menekankan pada upaya mempelajari dan mencoba memahami perbedaan akuntansi di berbagai Negara. Di sini menyangkut mengakuan terhadap perbedaan akuntansi dan praktik pelaporan, pemgakuan terhadap prinsip dan praktik akuntansi di masing-masing Negara, dan kemapuan untuk mengetahui dampak perbedaan itu dalam pelaporan keuangan. Umumnya pengertian international accounting adalah menggunakan konsep comparative accounting ini.

Ketiga, universal atau world accounting yang berarti merupakan kerangka atau konsep di mana kita memiliki satu konsep akuntansi dunia termasuk didalamya teori dan prinsip akuntansi yang berlaku disemua Negara. Ini merupakan tujuan akhir dari international accounting.

Weirich et.al (Belkaoui, 1985) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai berikut.

Mencakup semua perbedaan prinsip, metode dam standar akuntansi semua Negara. Termasuk di dalamnya prinsip akuntansi ( GAAP) yang yang ditetapkan di tiap Negara, sehingga akuntan harus menguasai semua prinsip di semua Negara jika mempelajari akuntansi internasional. Tidak ada maksud untuk memiliki prinsip yang berlaku umum sedunia. Perbedaan ini diakui karena adanya perbedaan geografi , sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Lalu bagaimana dengan ruang lingkup akuntansi internasional itu sendiri?

Ruang Lingkup Akuntansi Internasional terdiri dari 2 aspek yakni :

  1. Akuntansi internasional membahas gambaran standar akuntansi dan praktik akuntansi pada berbagai negara serta membandingkan standar dan praktik tersebut pada masing-masing negara yang dibahas.
  1. Transaksi internasional membahas mengenai pelaporan keuangan. Penjabaran dan transaksi valas, sistem informasi, penganggaran, sistem penilaian kerja, perpajakan dan audit internasional dalam aspek ini juga termasuk pembahasan.

Sejarah Akuntansi Internasional

Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Kronologi berikut ini menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi ke kondisi lainnya sementara di pihak lain memungkinkan timbulnya pengembangan teres-menerus dalam bidang teori dan praktik di seluruh dunia. Sebagai permulaan, sistem pembukuan berpasangan (doithfe-entru Lookkreping), yang umumnya dianggap sebagai awal pencipta akuntansi seperti yang kita ketahui selama ini, berawal dari kota di Italia pada abad ke-14 dan 15.

Perkembangannya didorong oleh pertumbuhan perdagangan internasional di Italia Utara selama masa akhir abad pertengahan dan keinginan pemerintah untuk menemukan cara dalam mengenakan pajak terhadap transaksi komersial. ”Pembukuan Italia” kemudian beralih ke Jerman untuk membantu para pedagang pada zaman Fugger dan Kelompok Hanseatik. Pada waktu yang hampir bersamaan, para filsuf hitvis di Belanda mempertajam cara menghitung pendapatan periodik dan aparat pemerintah di Prancis menemukan keuntungan menerapkan keseluruhan sistem dalam perencanaan dan akuntanbilitas pemerintah.

Perkembangan Inggris Raya menciptakan kebutuhan yang tak terelakkan lagi bagi kepentingan komersial Inggris untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan di daerah koloni, dan untuk pencatatan perusahaan kolonial mereka yang akan diperiksa ulang dan diverifikasi. Kebutuhan-kebutuhan mi menyebabkan tumbuhnya masyarakat akuntansi pada tshun 1850-an dan suatu profesi akuntansi publik yang terorganisasi di Skotlandia dan Inggris selama tahun 1870-an. Praktik akuntansi lnggris menyebar luas tidak hanya di seluruh Amerika Utara, tetapi juga di seluruh wilayah Persemakmuran Inggris yang ada waktu itu.

Perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Perkembangan tersebut meliputi hal-hal berikut ini :

  1. Sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkan jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda.
  2. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan abad ke-18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi, sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak.
  3. Penerapan sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain.
  4. Abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda.
  5. Dimulai dengan East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi, seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya, dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas, dan akrual.
  6. Metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18.
  7. Sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual.
  8. Akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri.
  9. Pada paruh terakhir dari abad ke-19 terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual, sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik.
  10. Akhir abad ke-19 dan ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana.
  11. Di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan (financial engineering).

Lalu mengapa kita perlu mempelajari akuntansi internasional?

Akuntansi perlu untuk dipelajari dan dipahami karena akuntansi internasional memiliki tujuan sebagai berikut :

  1. Untuk mengembangkan dalam kepentingan umum, satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya untuk membantu para partisipan dalam pasar modal dunia dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan ekonomi
  2. Untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar yang ketat.
  3. Untuk membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan Standar Akuntansi Internasional dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional ke arah solusi berkualitas tinggi.
  4. Untuk membantu dan memudahkan bisnis atau usaha antar negara-negara di dunia.
  5. Membantu perekonomian dunia ke arah yang lebih baik.

Selain itu banyak faktor-faktor yang mendukung akuntansi internasional antara lain :

A. Akuntansi Internasional Dipandang dari Sudut Pandang Sejarah dan Kontemporer Sudut Pandang Sejarah

a. Double entry bookkeeping (lucapacioli) Italia Inggris (selanjutnya ke persemakmuran
    Inggris termasuk AS).
b. Model Akuntansi Belanda diimpor ke Indonesia.
c. Perkembangan Akuntansi didukung oleh adanya pendidikan (munculnya sekolah
    bisnis).
d. Seiring perubahan jaman dan perkembangan hubungan internasional, kerumitan
    akuntansi semakin menjadi.

B. Pertumbuhan dan Penyebaran Operasi Multinasional

Bisnis Internasional saat ini semakin berhubungan dengan investasi asing langsung meliputi pendirian sistem manufaktur atau distribusi dari luar negeri dengan membentuk fasilitas yang dimiliki seutuhnya. Operasi yang dilakukan diluar negeri membuat manajer keuangan dan seorang akuntan memiliki resiko berupa semua jenis masalah yang tidak mereka hadapi ketika operasi perusahaan masih berada dalam satu wilayah perusahaan.

Prinsip pelaporan keuangan nasional berbeda secara signifikan dari suatu negara lain karena prinsip-prinsip akuntansi tersebut dibentuk oleh sosial ekonomi yang berbeda. selain itu terdapat juga perbedaan kurs nilai mata uang yang digunakan dalam pelaporan. Manajer keuangan dan akuntan juga harus memahami pengaruh apa saja yang terjadi misalnya nilai tukar dan inflasi yang sangat penting.
C. Inovasi Keuangan

Manajemen resiko telah menjadi istilah yang populer dalam lingkungan perusahaan dan manajemen. Perputaran naik turunnya harga ini tidak serta merta langsung berdampak proses pelaporan internal, tetapi juga menghadapkan perusahaan pada risiko menderitan kerugian ekonomis. Hal ini memacu tujuan aktivitas perusahan dalam mengindetifikasikan risiko yang mereka hadapi berasal dari kerentanan tersebut, memutuskan risiko mana yang perlu dilindungi dan mengevaluasi hasil strategi manajemen risiko yang dijalankan. Meskipun kemajuan teknologi memungkinakan pergeseran resiko keuangan ke pihak lain, tetapi beban untuk mengukur resiko antar pihak dapat dialihkan dan sekarang berada di pihak sekelompok besar pelaku pasar yang ada di Negara lain

D. Kompetisi Global

Selain faktor-faktor diatas, faktor lain yang menyebabkan pentingnya akuntansi internasional adalah fenomena kompetisi global. Penentuan acuan, suatu tindakan untuk membendingkan kinerja suatu pihak suatu standar perbandingan yang digunakan kini melampaui batas-batas nasional adalah sesuatu yang baru. Dalam penentuan acuan terhadap pesaing internasional, seseorang harus berhati-hati untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan memang benar-benar dapat dibandingkan. Sebagai contoh, alat ukur kinerja yang sering digunakan adalah pengembalian atas ekuitas (Return on Equity).
E. Merger dan Akuisisi Lintas Batas Negara
Apabila merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi, akuntansi memainkan peranan yang penting dalam mega konsolidasi ini karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Perbedaan aturan pengukuran nasional dapat memperumit proses penilaian perusahaan. perbedaan aturan pengukuran akuntansi dapat menimbulkan arena bermain yang tidak sebanding dalam pasar untuk memperoleh kendali perusahaan. dengan demikian jika perusahaan A di negara A diperbolehkan untuk menempatkan muhibah yang dibeli langsung sebagai cadangan, sedangkan perusahaan B di negara B harus mengamortisasikan goodwill yang dibeli ke dalam laba, maka perusahaan A mungkin akan memperoleh keunggulan penawaran bila dibandingkan perusahaan B ketika sedang mencoba mengakuisisi suatu target perusahaan.
F. Internasionalisasi Pasar Modal
Faktor yang mungkin banyak menyumbangkan perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif perusahaan, investor, regulator pasar, pembuat standar akuntansi, dan para pendidik ilmu bisnis adalah internasionalisasi pasar modal seluruh dunia. Beberapa dari peningkatan yang paling mengesankan terjadi justru di pasar-pasar keuangan yang sedang berkembang. Rata-rata ukuran dan volume perdagangan per tahun atas perusahaan yang mencatatkan sahamnya telah tumbuh secara besar, yang sebagian diakibatkan oleh merger dan akuisisi, yang juga berakibat pada penghapusan pencatatan saham (delisting) yang dilakukan beberapa perusahaan terkait. Tiga wilayah pasar ekuitas terbesar adalah Amerika Utara, Asia Pasifik, dan Eropa.
G. Ekonomi Amerika dan Eropa Barat
Amerika
Ekonomi AS dan pasar sahamnya mengalami pertumbuhan tanpa henti selama tahun 1990-an. Relative pentingnya Amerika Utara dalam pasar ekuitas global juga meningkat kapitalisasi pasar di Amerika Utara dalam presentase terhadap total global berada pada posisi 57,2 persen pada awal tahun 2000. Saat ini baik NYSE maupun NASDAQ mendominasi bursa efek lain di seluruh dunia dalam hal kapitalisasi saham domestik, nilai perdagangan saham asing (dikuar Bursa Efek London-LSI), jumlah perusahaan domestik yang mencatatkan saham dan jumlah perusahaan asing yang mencatatkan sahamnya.
Eropa Barat
Eropa adalah wilayah pasar ekuitas terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dan volume perdagangan. Perluasan ekonomi secara signifikan turut menyumbangkan pertumbuhan pasar ekuitas Eropa yang cepat selama paruh kedua tahun 1990-an. Faktor terkait din eropa kontinental adalah perubahan perlahan menuju orientasi ekuitas yang sudah lama menjadi ciri-ciri pasar ekuitas London dan Amerika Utara.

Daftar Pustaka :

http://ddyaz.blog.com/2015/07/08/akuntansi-internasional/

https://www.academia.edu/11344249/AKUNTANSI_INTERNASIONAL

http://ridwansantosoug.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-lingkup-akuntansi.html

http://anith-nithajie.blogspot.co.id/2013/06/akuntansi-internasional.html

 

Categories: Other Category, School Lessons | Tags: , | Tinggalkan komentar

Chapter 4 – Pelanggaran Etika oleh Seorang Auditor


Melanjutkan chapter 3…

Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi kunci di era globalisasi untuk mewujudkan era transparansi bisnis yang fair, oleh karena itu kesiapan yang menyangkut profesionalisme mensyaratkan hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi yaitu: keahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Dalam kenyataannya, banyak akuntan yang tidak memahami kode etik profesinya sehingga dalam prakteknya mereka banyak melanggar kode etik. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Kondisi ini diperburuk dengan adanya perilaku beberapa akuntan yang sengaja melanggar kode etik profesinya demi memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Kasus yang dilakukan oleh PT Great River International Tbk, yang melibatkan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta, merupakan masalah yang sudah jelas menyalahi aturan kode etik profesi. Kejahatan yang telah dilakukan tidak hanya ilegal,tetapi juga memberikan dampak negatif yang sangat buruk bagi pihak internal maupun eksternal. Mereka tidak hanya berbohong dan menunjukkan bentuk ketidak jujuran, tetapi perusahaan telah mempertaruhkan banyak pekerja yang hidupnya bergantung pada perusahaan. Pihak internal pada kasus ini menaipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang laba perusahaan. Dibenarkan dengan fakta bahwa pihak setempat mengetahuinya dengan sadar melakukan penipuan tersebut berlandaskan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil pemalsuan laporan keuangan PT Great River International Tbk.

Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC di antara:

  1. Integritas

Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Justinus selaku auditor PT Great River International Tbk menyatakan bahwa metode pencatatan yang ia lakukan pada Laporan Keuangan bertujuan untuk menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan, sebab saldo laba bersih tidak berbeda dengan yang diterima perusahaan, maka hal itulah yang menjadi pemicu dugaan Justinus yang telah dinyatakan olehnya tadi. Sehingga diinterpretasikan sebagai menyembunyikan informasi secara sengaja dengan melakukan pemalsuan beberapa akun hingga ratusan miliar rupiah dan melakukan overstatement penyajian account.

  1. Objektivitas

Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Lain dengan pada kasus ini yang membiarkan profesionalitas sebagai seorang akuntan yang melakukan penipuan terhadap Laporan Keuangan per 31 Desember PT Great River International Tbk.

  1. Kompetensi profesional dan kehati-hatian

Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar  profesional haus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Akan tetapi, KAP ini tidak melakukan koreksi terhadap kelebihan pencatatan (overstatement) penjualan PT.Great River karena pihaknya mengaku telah mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut sesuai dengan metode pencatatan periode sebelumnya. Dengan begitu, akuntan yang memiliki kewenangan di PT Great River Internasional Tbk ini tidak memelihara dan memberikan pengetahuan yang dimiliki seorang akuntan dan juga keterampilan untuk menjamin seorang klien atas menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas teknik terkini.

  1. Kerahasiaan

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak  profesional untuk mengungkapkannya. Namun kerahasiaan yang di dalam kasus PT Great River International Tbk ini malah disalahgunakan dengan merahasiakan penipuan dalam melakukan rekayasa pada Laporan Keuangan per 31 Desember.

  1. Perilaku Profesional

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Di kasus PT Great River International Tbk dengan jelas mengesampingkan perilaku profesional akuntan profesional yang seharusnya dipatuhi dengan peraturan yang berlaku. Justinus selaku auditor berani berbuat yang tidak sesuai dengan kode etik yang sudah berlaku.

Terdapat prinsip lain yang  dilanggar oleh KAP Justinus Aditya Sidharta adalah perilaku professional yang tidak diterapkan dalam memberikan jasa kepada kliennya sendiri melainkan merugikan banyak pihak. Dimana standar teknis menyatakan tentang ketentuan yang harus dipenuhi dan hal ini menunjukan bahwa KAP tersebut telah melanggar peraturan menteri keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.

Menurut National  Committen  on  Governance  (NCG,  2006) ada 5 prinsip tata kelola yang baik yaitu:

  1. Transparansi (Transparency)
  2. Akuntabilitas (Accountability)
  3. Responsibilitas (Responsibility)
  4. Independensi (Independency)
  5. Keadilan (Fairness)

Nah, adapun dalam kasus PT Great River Internasional Tbk ini, ada 5 pelanggaran terhadap prinsip tata kelola yang baik antara lain:

  1. Transparansi (Transparency)

PT Great River Internasional Tbk tidak menyampaikan informasi dengan benar, seperti yang telah disampaikan bahwa telah memanipulasi laporan keuangan dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan dan memperbesar nilai pendapatan sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat. Hal ini menunjukkan bahwa PT Great River Internasional Tbk telah melanggar prinsip Transparansi (Keterbukaan) dalam penyampaian informasi.

  1. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas berkaitan erat dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga perusahaan dapa berjalan dengan efektif. Prinsip ini berhubungan dengan pengendalian terhadap hubungan organ-organ yang ada di perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajibannya. Telah terbukti bahwa PT Great River Internasional Tbk tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai perusahaan atas wewenang hak dan kewajiban, sehingga terjadi ketidak efektifan kinerja perseroan. Laporan Keuangan yang dihasilkannya pun menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Hal ini jelas menjadi bukti bahwa PT Great River Internasional Tbk  gagal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.

  1. Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip pertanggungjawaban menekankan adanya sistem yang jelas untuk mengatur makanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholder perusahaan. Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan kewajiban perusahaan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Great River Internasional Tbk melanggar prinsip Responsibilitas dengan melakukan indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Terlihat dengan jelas PT Great River Internasional Tbk tidak mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Independensi (Independency)

Adanya manipulasi laporan keuangan menunjukan bahwa divisi keuangan yang membuat laporan tersebut tidak independen. Meskipun merupakan bagian internal dari PT Great River Internasional Tbk, pihak yang bertanggungjawab membuat laporan keuangan haruslah membuat laporan keuangan sesuai nilai yang sebenarnya tanpa manipulasi tanpa terpengaruh pihak manajemen meskipun pihak manajemen menginginkan adanya manipulasi.

  1. Keadilan (Fairness)

Dalam prinsip keadilan, manajemen diharapkan tidak mengutamakan kepentingannya saja atau kepentingan pemegang saham saja, tetapi kepentingan semua stakeholder perusahaan. Penyajian laporan keuangan secara wajar kepada semua stakeholder merupakan wujud dari penerapan rinsip kewajaran. PT Great River Internasional Tbk tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan, investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan. Hal itu sangat jelas tergambarkan pada pada Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.

Semoga kasus pelanggaran auditor seperti pada pembahasan pada chapter ini dan chapter-chapter sebelumnya menjadikan pelajaran untuk kita semua dan semoga tidak akan terulang lagi.

Sekian dan terimakasih semoga bermanfaat.

 

Sumber dan Referensi :

http://zanahanna93.blogspot.co.id/2014/12/konspirasi-pt-gri-dengan-auditor-jas.html

https://prezi.com/gnt8zrkqmsz5/copy-of-pt-great-river-international-tbk/

http://nurbaityyuliani.blogspot.co.id/p/blog-page.html

http://suharianahabibah.blogspot.co.id/2015/11/tugas-2-jurnal-pelanggaran-etika.html

 

Categories: School Lessons | Tinggalkan komentar

Chapter 3 : Pelanggaran Etika oleh Seorang Auditor


Melanjutkan dari Chapter 2…

Sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan konsolidasi Great River ke Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Desember 2006. Dalam laporan tersebut, empat anggota direksi perusahaan tekstil itu ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemiliknya, SunjotoTanudjaja. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi Aryanto, Amir Jusuf, dan Mawar, yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian account penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. Perusahaan tidak mampu membayar utang Rp 250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai Rp 400 miliar.

Hal tersebut juga dikutip dari suatu berita seperti ini :

“Politikindonesia – Kembali, kebobrokan perusahaan go public terungkap. Adalah PT Great River Internasional Tbk (GRI) berulah yang dapat merugikan negara senilai Rp315 miliar. Karena itu Direktur Utama (Dirut) GRI, Sunjoto Tanudjaja oleh Kejaksaan Agung terhitung sejak 10 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini keberadaan Sunjoto tak diketahui, karena itu Kejaksaan Agung sejak 16 Mei mengeluarkan surat perintah penangkapannya.

Hendraman Supandi selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang mengungkap kasus ini kemarin (17/5) di Kejaksan Agung. “Surat perintah penangkapan sudah ditandatangani Dirdik (Direktur Penyidikan). Ia sendiri ditetapkan sebagai tersangka sekitar 10 hari lalu,” ujar Supandi serius. Perintah penangkapan Sunjoto dikeluarkan setelah lebih dari tiga kali dipanggil penyidik bagian Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai tersangka, tetapi tidak datang.

Selaku Dirut Sunjoto harus bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Bank Mandiri senilai Rp315 miliar. Nilai ini akumulasi dari pembelian obligasi PT Great River senilai Rp 50 miliar dan pemberian fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi kepada PT Great River sebesar Rp 265 miliar. Bahkan saat ini obligasi tersebut oleh Bank Mandiri dinyatakan berstatus default atau gagal, sedangkan kreditnya macet.

Walau saat ini keberadaan Sunjoto tak diketahui, namun Hendraman menyatakan penyidikan kasus tersebut tidak ada alasan dihentikan. Ini karena pembelian obligasi dan pemberian kredit itu diduga kuat melawan hukum. “Tidak ada alasan untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut kendati tersangka Sunjoto dinyatakan buron,” ungkap Hendarman tegas.

Aset milik Sunjoto saat ini sudah banyak ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung, sehingga dapat disita untuk membayar kerugian negara. Peradilan pun menurut Hendraman dapat digelar in absentia bila sampai saat persidangan Sunjoto tak dapat ditemukan.

Pihak jaksa penyidik dalam kasus obligasi default dan kredit macet PT GRI ini telah memerika sejumlah saksi antara lain dari PT GRI dan jajaran Bank Mandiri. Jaksa penyidik yang terdiri dari Hasan Madani, Bima Suprayoga, dan Raja Nafrizal telah memeriksa jajaran Bank Mandiri antara lain Wakil Direktur Utama Wayan Agus Mertayasa, Direktur Tresury JB Kendarto, Group Head Secretary Kun Sarjono Satri, serta mantan Direktur Kepatuhan Nimrod Sitorus.
(BHM/YLS)

Tentunya permasalahan ini semakin panjang, Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003.

Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP.

Dalam kasus Pembekuan Akuntan Justinus Aditya Sidharta dapat ditentukan bahwa terdapat pelanggaran terhadap standar  professional akuntan publik,dan kode etik akuntan public. Justinus Aditya Sidharta dianggap tidak mematuhi Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan yang mengartikan bahwa AP Justinus Aditya Sidharta telah melanggar standar auditing, standar pengendalian mutu serta terdapat pelanggarn  pada beberapa prinsip dan aturan kompartemen yang menyatakan tentang sikap  professional, mematuhi standar relevan yang berlaku dan tanggung jawab profesi.

Pelanggaran terkait standar professional akuntan publik yaitu melanggar standar auditing dimana pada standar auditing yang terdapat pada standar professional Akuntan Publik telah ditetapkan segala ketentuan yang berlaku terkait pemberian jasa,hal ini juga terdapat  pada peraturan menteri keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik dimana hal tersebut terdapat pada pasal 3 yang menjelaskan tentang batas waktu dari  pemberian jasa yang ditentukan untuk KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Selain itu hal ini juga tentu melanggar standar pengendalian mutu sebuah KAP dimana seluruh KAP diwajibkan untuk mematuhi standar yang relevan yang telah ditetapkan oleh badan- badan yang berwenang.

Selain Standar Profesional Akuntan Publik yang telah dilanggar KAP Justinus Aditya Sidharta ini telah melanggar Kode Etik Akuntan Publik Indonesia dimana KAP tersebut telah melanggar beberapa prinsip etika profesi akuntan indonesia dan aturan kompartemen akuntan public. Dimana dalam prinsip etika profesi terdapat tanggung  jawab profesi pada prinsip kesatu yang berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya dimana anggota KAP harus mampu bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan dan  pemakai jasa. Selain itu juga terdapat pelanggaran pada prinsip ketiga integritas dimana dalam menjalankan tanggung jawabnya KAP harus menjalankan dengan integritas tinggi hal ini tidak terjadi pada KAP Justinus Aditya Sidharta yang telah mengabaikan pegawainya sendiri. Hal ini membutikan bahwa integritas dari KAP Justinus Aditya Sidharta rendah.

Setelah masa berlarut-larut, akhirnya perusahaan Tekstil PT Great River International Tbk (GRIV) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal tersebut langsung disambut gembira oleh puluhan karyawan yang mewakili 3.221 karyawannya.

Majelis hakim yang diketuai Ennid Hasanuddin menyatakan, Great River memiliki kewajiban utang yang telah jatuh tempo kepada karyawan sebesar Rp 34 miliar dan pihak lainnya. Utang ini berasal dari gaji yang belum dibayarkan kepada karyawan sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Bandung tertanggal 31 Agustus 2007 lalu.

Great River juga terbukti memiliki utang kepada CV Duta Gemilang sebesar Rp 3,1 juta dan kepada PT Jamsostek sebesar Rp 32,5 miliar.

“Dengan demikian telah terpenuhinya syarat kepailitan sesuai pasal 8 UU Kepailitan,” kata Ennid Hasanuddin di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (21/9/20100).

Selain memutus pailit, majelis hakim juga mengangkat hakim Eka Budi Priyanto selaku hakim pengawas dan Agung Kurniawan, Eric P Rizal, dan Poppy Rachmi Damayanti selaku kurator yang bertindak mengurusi boedel pailit.

Atas putusan ini, Pandji YL Pakpahan selaku kuasa hukum karyawan mengaku puas. “Sebagaimana permohonan kami, putusan ini akhirnya dikabulkan,” tegasnya.

Sementara itu, sejak permohonan kepailitan ini bergulir di Pengadilan tidak ada satu pun pihak yang mengatasnamakan Great River hadir di persidangan.

Seperti diketahui, sejak tahun 2006, Great River sudah tidak mampu beroperasi. Salah satu penyebabnya karena tersandung dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 315 miliar. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) Great River Sunjoto Tanudjaja sebagai tersangka sejak 10 Mei 2006 silam. Namun Sunjoto kabur. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya sejak 16 Mei 2006.

Selaku direktur utama, Kejaksaan Agung menilai Sunjoto harus bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana korupsisenilai Rp 315 miliar itu. Kerugian negara ini berasal dari akumulasi dari pembelian obligasi PT Great River senilai Rp 50 miliar dan pemberian fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi kepada PT Great River sebesar Rp 265 miliar. Bahkan saat ini obligasi tersebut oleh Bank Mandiri dinyatakan berstatus default atau gagal, sedangkan kreditnya macet.

Lalu bagaimanakah penyelesaian permasalahan ini? akan dibahas pada chapter 4.

 

Sumber dan Referensi :

http://www.politikindonesia.com/index.php?k=ekonomi&i=179-Dirut-PT-Great-River-Internasional-Tbk-Buron

https://www.coursehero.com/file/p1iv34i/222-Kronologis-Kasus-Akuntan-Publik-AP-Justinus-Aditya-Sidharta-mulai-menjadi/

https://www.coursehero.com/file/p3k31v/Standar-teknis-yang-seharusnya-relevan-dan-bersifat-profesional-pada-PT-Great/

http://finance.detik.com/read/2010/09/21/160352/1444909/6/great-river-diputus-pailit

Categories: School Lessons, Sharing Knowledge | Tinggalkan komentar

Perkembangan Etika Bisnis Profesi pada Abad 21


Apa sih Etika?

Pengertian Etika Berdasarkan Bahasa
Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika) (id.wikipedia.org).
Etika bisnis memiliki padanan kata yang bervariasi, yaitu (Bertens, 2000):
1. Bahasa Belanda à bedrijfsethiek (etika perusahaan).
2. Bahasa Jerman à Unternehmensethik (etika usaha).
3. Bahasa Inggris à corporate ethics (etika korporasi).
Analisis Arti Etika
Untuk menganalisis arti-arti etika, dibedakan menjadi dua jenis etika (Bertens, 2000):
1. Etika sebagai Praktis
a. Nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan walaupun seharusnya dipraktekkan.
b. Apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral.
2. Etika sebagai Refleksi
a. Pemikiran moral à berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
b. Berbicara tentang etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai objeknya.
c. Menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang.
d. Dapat dijalankan pada taraf populer maupun ilmiah.
Perkembangan Etika Bisnis
Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode

  1. Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.

  1. Masa Peralihan: tahun 1960-an

pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai prsiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan).. Pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama busines and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

  1. Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an

terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu:

sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis.

Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.

  1. Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an

di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada taun1987 didirkan pula European Ethics Nwork (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional.

  1. Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an

Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.

Di indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

Lalu apa sih pengertian Etika Bisnis?
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:
1.Pengendalian diri
2.Pengembangan tanggung jawab social (social responsibility)
3.Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
4.Menciptakan persaingan yang sehat
5.Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
6.Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
7.Mampu menyatakan yang benar itu benar
8.Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah
9.Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
10.Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
11.Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hokum positif yang berupa peraturan perundang-undangan
Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam Etika yaitu
1.Sistematik
Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.
2.Korporasi
Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.
3.Individu
Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.

Ciri Bisnis yang Beretika

Ciri-Ciri Bisnis yang beretika yaitu:
1. Tidak merugikan siapapun
2. Tidak menyalahi aturan-aturan dan norma yang ada
3. Tidak melanggar hukum
4. Tidak menjelek-jelekan saingan bisnis
5. Mempunyai surat izin usaha
Pengertian etika berbeda dengan etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama menusia. Sementara itu etika, berasal dari bahasa Latin, berarti falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama.
Etika merupakan filsafat / pemikiran kritis dan rasional mengenal nilai dan norma moral yg menentukan dan terwujud dalam sikap dan pada perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.(sebuah ilmu : pengejawantahan secara kritis ajaran moral yang dipakai).
Mengapa Etika Bisnis Diperlukan ?
1. Para Pelaku Bisnis dituntut Profesional
2. Persaingan semakin tinggi
3. Kepuasan konsumen faktor utama
4. Perusahaan dapat dipercaya dalam jangka panjang
5. Mencegah jangan sampai dikenakan sanksi-sanksi pemerintah pada akhirnya mengambil keputusan.
Sikap Bisnis Ditunjukan Dalam Hal
-Intergrity : Bertindak jujur & benar
-Manner : Tidak Egois
-Personality : Kepribadian
-Aparance : Penampilan
-Consideration : Memahami sudut pandang lain dalam berfikir selama berbicara.
Etika Bisnis Dlm Penggunaan Hak Milik Intelektual :
1.Hak Cipta : Pencipta / penerima hak untuk mengumumkan ciptaannya.
2.Hak Paten : Negara ; penemuan teknologi
3.Hak Merek : Tanda , gambar, tulisan, pembeda barang & jasa.
Bisnis ; “Business” ; Kegiatan Usaha.
Bisnis ; Kegiatan yang bertujuan mengutamakan keuntungan dengan memperhitungkan rugi laba, mengutamakan What I Have To Get , Not What I have To Do.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ialah pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal serta implementasi norma dan moralitas untuk menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.

Perkembangan Etika tersebut sudah melewati beberapa fase, yaitu :

A. Etika Teologis

Pada perkembangan generasi pengertian pertama, semua sistem etika berasal dari sistem ajaran agama.Semua agama mempunyai ajaran-ajarannya sendiri-sendiri tentang nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup bagi para penganutnya.Karena itu, ajaran etika menyangkut pesan-pesan utama misi keagamaan semua agama, dan semua tokoh agama atau ulama, pendeta, rahib, monk, dan semua pemimpin agama akrab dengan ajaran etika itu.Semua rumah ibadah diisi dengan khutbah-khutbah tentang ajaran moral dan etika keagamaan masing-masing.

Bagi agama-agama yang mempunyai kitab suci, maka materi utama kitab-kitab suci itu juga adalah soal-soal yang berkaitan dengan etika.Karena itu, perbincangan mengenai etika seringkali memang tidak dapat dilepas dari ajaran-ajaran agama. Bahkan dalam Islam dikatakan oleh nabi Muhammad saw bahwa “Tidaklah aku diutus menjadi Rasul kecuali untuk tujuan memperbaiki akhlaq manusia”. Inilah misi utama kenabian Muhammad saw.

B. Etika Ontologis

Dalam perkembangan kedua, sistem etika itu lama kelamaan juga dijadikan oleh para filosof dan agamawan sebagai objek kajian ilmiah. Karena filsafat manusia sangat berkembang pembahasannya mengenai soal-soal etika dan perilaku manusia ini.Karena itu, pada tingkat perkembangan pengertian yang kedua, etika itu dapat dikatakan dilihat sebagai objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat.Inilah yang saya namakan sebagai tahap perkembangan yang bersifat ontologis. Etika yang semula hanya dilihat sebagai doktrin-doktrin ajaran agama, dikembangkan menjadi ‘ethics’ dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari sistem ajaran moral.

C.Etika Positivist

Dalam perkembangan selanjutnya, setidaknya dimulai pada permulaan abad ke 20, orang mulai berpikir bahwa sistem etika itu tidak cukup hanya dikaji dan dikhutbahkan secara abstrak dan bersifat umum, tetapi diidealkan agar ditulis secara konkrit dan bersifat operasional. Kesadaran mengenai pentingnya penulisan dalam suatu bentuk kodifikasi ini dapat dibandingkan dengan perkembangan sejarah yang pernah dialami oleh sistem hukum pada abad ke-10 di zaman khalifah Harun Al-Rasyid atau dengan muncul pandangan filsafat Posivisme Auguste Comte pada abad ke 18 yang turut mempengaruhi pengertian modern tentang hukum positif.

Dalam perkembangan generasi ketiga ini, mulai diidealkan terbentuknya sistem kode etika di pelbagai bidang organisasi profesi dan organisasi-organisasi publik. Bahkan sejak lama sudah banyak di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi-organisasi profesi di Indonesia sendiri, seperti Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain yang sudah sejak dulu mempunyai naskah Kode Etik Profesi. Dewasa ini, semua partai politik juga mempunyai kode etik kepengurusan dan keanggotaan.Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kode etika PNS.Inilah taraf perkembangan positivist tentang sistem etika dalam kehidupan publik.Namun, hampir semua kode etik yang dikenal dewasa ini, hanya bersifat proforma.Adanya dan tiadanya tidak ada bedanya.Karena itu, sekarang tiba saatnya berkembang kesadaran baru bahwa kode etika-kode etika yang sudah ada itu harus dijalankan dan ditegakkan sebagaimana mestinya.

D.Etika Fungsional Tertutup

Tahap perkembangan generasi pengertian etika yang terakhir itulah yang saya namakan sebagai tahap fungsional, yaitu bahwa infra-struktur kode etika itu disadari harus difungsikan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya dalam praktik kehidupan bersama. Untuk itu, diperlukan infra-struktur yang mencakup instrumen aturan kode etik dan perangkat kelembagaan penegaknya, sehingga sistem etika itu dapat diharapkan benar-benar bersifat fungsional. Dimana-mana di seluruh dunia, mulai muncul kesadaran yang luas untuk membangun infra struktur etik ini di lingkungan jabatan-jabatan publik. Bahkan pada tahun 1996, Sidang Umum PBB merekomendasikan agar semua negara anggota membangun apa yang dinamakan “ethics infra-structure in public offices” yang mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode etik.

Itu juga sebabnya maka di Eropa, di Amerika, dan negara-negara lain di seluruh penjuru dunia mengembangkan sistem kode etik dan komisi penegak kode etik itu. Tidak terkecuali kita di Indonesia juga mengadopsi ide itu dengan membentuk Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam Pasal 24B UUD 1945 dalam rangka Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Bersamaan dengan itu, kita juga membentuk Badan Kehormatan DPR, dan Badan Kehormatan DPD, dan lain-lain untuk maksud membangun sistem etika bernegara. Pada tahun 2001, MPR-RI juga mengesahkan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

E.Etika Fungsional Terbuka

Namun demikian, menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2017 ini, semua infra-struktur kode etik dan sistem kelembagaan penegakan etika tersebut di atas dapat dikatakan sama sekali belum dikonstruksikan sebagai suatu sistem peradilan etika yang bersifat independen dan terbuka sebagaimana layaknya sistem peradilan modern. Persoalan etika untuk sebagian masih dipandang sebagai masalah private yang tidak semestinya diperiksa secara terbuka. Karena itu, semua lembaga atau majelis penegak kode etika selalu bekerja secara tertutup dan dianggap sebagai mekanisme kerja yang bersifat internal di tiap-tiap organisasi atau lingkungan jabatan-jabatan publik yang terkait. Keseluruhan proses penegakan etika itu selama ini memang tidak dan belum didesain sebagai suatu proses peradilan yang bersifat independen dan terbuka.

Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di amerika srikat pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode.

Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik (etis) agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis, dan oleh karenanya membawa serta tanggungjawab etis bagi pelakunya
Etika Bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. (Weis) .
Etika Bisnis merupakan studi mengenai bagaimana norma moral personal diaplikasikan ke dalam aktivitas dan tujuan perusahaan (Laura Nash).

SASARAN DAN RUANG LINGKUP ETIKA BISNIS
Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada tiga sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di sini, yaitu:
1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis.
2. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan dan masyarakatluas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapa pun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etik bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai kartawan, konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yan gberkaitan dengan kegiatan bisnis, untuk sadar dan berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak mana pun.
3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barang kali lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangatmempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara.

Kendala-kendala Pelaksanaan Etika Bisnis
Pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan kendala. Keraf(1993:81-83) menyebut beberapa kendala tersebut yaitu:
1. Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis, seperti memalsukan campuran, timbangan, ukuran, menjual barang yang kadaluwarsa, dan memanipulasi laporan keuangan.
2. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya, atau konflik antara nilai pribadi yang dianutnya dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya, atau antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Orang-orang yang kurang teguh standar moralnya bisa jadi akan gagal karena mereka mengejar tujuan dengan mengabaikan peraturan.
3. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik, yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberi kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Situasi ekonomi yang buruk tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya.
4. Lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika.
5. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Organisasi seperti KADIN beserta asosiasi perusahaan di bawahnya belum secara khusus menangani penyusunan dan penegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Di Amerika Serikat terdapat sebuah badan independen yang berfungsi sebagai badan register akreditasi perusahaan, yaitu American Society for Quality Control (ASQC)
Alasan Meningkatnya Perhatian Dunia Usaha Terhadap Etika Bisnis

  • Krisis publik tentang kepercayaan
  • Kepedulian terhadap kualitas kehidupan kerja
  • Hukuman terhadap tindakan yang tidak etis
  • Kekuatan kelompok pemerhati khusus
  • Peran media dan publisitas
  • Perubahan format organisasi dan etika perusahaan
Perubahan nilai-nilai masyarakat dan tuntutan terhadap dunia bisnis mengakibatkan adanya kebutuhan yang makin meningkat terhadap standar etika sebagai bagian dari kebijakan bisnis.
Sumber dan Referensi :
Categories: School Lessons, Sharing Knowledge | Tinggalkan komentar

Kasus Gembira Loka Zoo mengalami Manajemen Krisis akibat Gempa Bumi


Sebelum masuk pada kasus Gembira Loka Zoo, apa sih manajemen krisis itu?

Manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya terjadi gangguan pada proses bisnis ‘normal’ yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada, dan dengan demikian dapat dikategorikan sebagai krisis.


Kejadian buruk dan krisis yang melanda dunia bisnis dapat mengambil beragam bentuk. Mulai dari bencana alam seperti Tsunami, musibah teknologi (kebakaran, kebocoran zat-zat berbahaya) sampai kepada karyawan yang mogok kerja. Segala kejadian buruk dan krisis, berpotensi menghentikan proses normal bisnis yang telah dan sedang berjalan, membutuhkan penanganan yang segera (immediate) dari pihak manajemen. Penanganan yang segera ini kita kenal sebagai manajemen krisis (crisis management).
Saat ini, manajemen krisis dinobatkan sebagai new corporate discipline. Manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Pendekatan yang dikelola dengan baik sebagai respon terhadap kejadian itu terbukti secara signifikan sangat membantu meyakinkan para pekerja, pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat luas akan kemampuan organisasi melewati masa krisis.

Aspek dalam Penyusunan Rencana Bisnis
Setidaknya terdapat enam aspek yang mesti kita perhatikan jika kita ingin menyusun rencana bisnis yang lengkap. Yaitu tindakan untuk menghadapi :
1. Situasi darurat (emergency response),
2. Skenario untuk pemulihan dari bencana (disaster recovery),
3. Skenario untuk pemulihan bisnis (business recovery),
4. Strategi untuk memulai bisnis kembali (business resumption),
5. Menyusun rencana-rencana kemungkinan (contingency planning), dan
6. Manajemen krisis (crisis management).

Nah, kali ini saya akan memberikan contoh kasus perusahaan yang mengalami manajemen krisis yang disebabkan oleh bencana alam yaitu PT Buana Alam Tirta atau Gembira Loka Zoo yang merupakan kebun binatang di Yogyakarta.

Bencana alam merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan krisis untuk sebuah instansi atau perusahaan. Salah satu bencana hebat terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu bencana Gunung Merapi pada tahun 2010. Berbagai media banyak yang memberitakan mengenai meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 yang letusannya lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan-letusan sebelumnya.

Dengan adanya pemberitaan mengenai keadaan Yogyakarta, tak pelak menjadikan masyarakat yang ingin berwisata menjadi khawatir. Hal ini sempat menyebakan terjadinya penurunan jumlah pengunjung di beberapa tempat wisata di Yogyakarta.

Gembira Loka Zoo yang merupakan salah satu sektor pariwisata Yogyakarta yang juga merasakan krisis akibat bencana alam ini pada saat tahun 2010. Salah satu tempat wisata andalan yang berlokasi di Jalan Kebun Raya Nomor 2 Yogyakarta 55171, sempat mengalami penurunan jumlah pengunjung.

Erupsi merapi yang terjadi pada bulan September hingga Oktober ini sedikitnya memang berdampak bagi Gembira Loka Zoo. Pada bulan September 2010 jumlah pengunjung Gembira Loka Zoo mencapai angka 136.205 orang. Di bulan Oktober dimana erupsi masih terjadi jumlah pengunjung menurun hingga 53.238 orang. Walaupun erupsi merapi sudah mereda namun efek yang ditimbulkan masih berdampak. Hal ini terlihat dengan semakin menurunnya jumlah pengunjung hingga 19.967 jiwa. Baru di bulan Desember, usaha pengembalian citra yang dilakukan Gembira Loka Zoo membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengunjung hingga 88.732 jiwa dan tetap dipertahankan hingga awal tahun 2011.

Melihat data tersebut, dapat terlihat adanya usaha pemulihan yang dilakukan oleh pihak Gembira Loka Zoo. Hal ini lebih terlihat dalam perbandingan jumlah pengunjung pada tahun 2010 dengan tahun 2011. Pada tahun 2010 jumlah pengunjung yang datang sebanyak 888.376 orang. Sedangkan pada tahun 2011 pengunjung yang datang ke Gembira Loka Zoo meningkat menjadi 1.198.800 orang.

Analisis :

Meningkatnya jumlah pengunjung di tahun 2011 menandakan adanya upaya pemulihan dari pihak Gembira Loka Zoo. Dalam hal ini Divisi Public Relations (PR) atau Humas tentunya sangat memberi andil besar dalam usaha penanggulangan krisis. Krisis sebenarnya dialami oleh setiap perusahaan. Namun sebuah krisis dapat menjadi peluang jika disikapi dengan benar yaitu dengan persiapan yang matang dan peningkatan kemampuan staf. Dalam setiap penanganan krisis, organisasi perlu membentuk tim khusus.  Tugas utama tim manajemen krisis ini terutama adalah mendukung para karyawan organisai/perusahaan selama masa krisis terjadi. Humas Gembira Loka Zoo sangat berpengaruh pada setiap pengambilan keputusan dalam upayanya dan juga menjalankan perannya sebagai teknisi maupun perannya sebagai manajer. Sebagai teknisi, Humas Gembira Loka Zoo selalu melakukan kontak dengan media massa guna memberikan informasi mengenai Gembira Loka Zoo dengan tujuan publikasi agar krisis yang terjadi cepat terselesaikan. Selain itu Humas Gembira Loka Zoo juga melakukan event-event spesial seperti mengundang anak-anak korban bencana alam Erupsi Gunung Merapi untuk berkunjung ke Gembira Loka Zoo. Sebagai manajer, Humas juga membantuk kegiatan-kegiatan organisasi dalam mengindentifikasi dan memecahkan masalah maka Gembira Loka Zoo dapat menangani manajemen krisis yang telah terjadi.

 

Sumber dan Referensi :

http://evilucuw.blogspot.co.id/2011/01/manajemen-krisis.html

http://digilib.uin-suka.ac.id/7867/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

https://amrisyarf.wordpress.com/2011/05/20/media-dan-krisis-perencanaan-manajemen-krisis-dengan-pendekatan-manajemen-strategis/

http://www.jakartaconsulting.com/publications/articles/organization-development/manajemen-krisis

 

Categories: School Lessons, Sharing Knowledge | Tinggalkan komentar

Kasus Whistle Blowing di Indonesia


Sebelum masuk ke contoh kasus whistle blowing, apa sih whistle blowing itu ?
Whistle Blowing Merupakan Tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain. Dengan kata lain, whistle blowing sama halnya dengan membuka rahasia perusahaan. Contohnya seorang karyawan melaporkan kecurangan perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai.
Whistle blowing dibagi menjadi dua yaitu :
1. Whistle Blowing internal, yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi, pemimpin yang diberi tahu harus bersikap netral dan bijak.
2. Whistle Blowing eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat, motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang.
Contoh Kasus Whistle Blowing :
Jakarta – Terpidana kasus korupsi pengamanan Pilgub Jabar dan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL), Susno Duadji dieksekusi tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI yang dibantu Kejati Jabar dan Kejari Bandung. Eksekusi mantan Kabareskrim tersebut berlangsung panas. Pengacara Susno bahkan sesumbar pengawal Susno akan menembak siapa pun yang berani mengeksekusi bosnya. Selain dua kasus di atas, sejumlah kasus lain juga menunjukan dugaan keterlibatan Susno di dalamnya. Mulai dari kasus ‘Cicak versus Buaya’, bailout Bank Century, kasus pembunuhan yang melibatkan Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, hingga mafia pajak Gayus Tambunan. Susno bahkan sempat ‘melawan’ institusinya sendiri karena mengungkap modus makelar proyek di tubuh Polri hingga akhirnya dia ditetapkan sebagai Whistle Blower. Rangkaian panjang perjalanan kasus Susno Duadji berujung pada vonis pengadilan yang dijatuhkan atasnya hingga upaya eksekusi
Bagaimanakah perjalanan kasus yang membelit bekas perwira tinggi Polri itu? Berikut kronologi yang dihimpun :
2 Juli 2009 Nama Susno Duadji pertama kali mencuat gara-gara penyebutan istilah kontroversial saat itu yang menggambarkan persaingan KPK dengan Polri. Susno mencetuskan istilah “Cicak dengan Buaya” dalam sebuah wawancara di media. Ilustrasi yang diberikan Susno tersebut lalu menyulut reaksi keras publik terhadap Polri.
10 Juli – 3 November 2009 ‘Popularitas’ Susno tidak berhenti di Cicak vs Buaya. Susno yang saat itu menjabat Kabareskrim Mabes Polri bahkan mengaku pernah menemui tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo di Singapura. Sebuah rekaman percakapan Anggodo, adik Anggoro, terungkap ke publik. Saat diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, percakapan itu menyebut-nyebut nama Susno Duadji.
4 November 2009 Tim 8 yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus ‘Cicak vs Buaya’ pimpinan Adnan Buyung Nasution mendesak Kapolri untuk menonaktifkan Susno Duadji. 5 November 2009 Susno Duadji menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kabareskrim Mabes Polri. 24 November 2009 Polri justru mencopot Susno dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri dan menggantikannya dengan Irjen Ito Sumardi.
7 Januari 2010 Susno Duadji menjadi saksi kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. 15 Maret 2010 Susno Duadji kembali mengejutkan publik. Tak lagi aktif di Korps Bhayangkara, Susno justru mengungkap adanya dugaan makelar kasus di tubuh Polri yang melibatkan sejumlah petinggi Polri dan juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan. Kicauan Susno soal mafia di tubuh Polri dan Ditjen Pajak memerahkan telinga sejumlah perwira tinggi Polri. Dari nyanyian Susno ini, kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai pajak Gayus Tambunan dengan kerugian negara puluhan miliar rupiah terbongkar.
18 – 19 Maret 2010 Polri berang dengan tuduhan Susno. Polri pun memanggil Susno untuk meminta klarifikasi, namun Susno tak hadir. Polri lalu memidanakan Susno dengan tuduhan pencemaran nama baik institusi Polri. 23 Maret 2010 Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang Susno Duadji mengumumkan penetapan tersangka Susno Duadji.
12 April 2010 Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Susno pun dicekal ke luar negeri. Namun Susno sempat akan pergi ke Singapura tanpa izin. Kepergian Susno diketahui Polri yang lalu mengirim petugas untuk menangkapnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sempat terjadi ketegangan dalam penangkapan Susno di Terminal II Pintu D1 Bandara Soekarno-Hatta. 13 April 2010 Sjahril Djohan disebut Susno sebagai Mr X biangnya makelar kasus di tubuh Polri. Syahril juga dituduh Susno telah merekayasa kasus PT Salmah Arwana Lestari dari perdata menjadi pidana hingga akhirnya menjerat dirinya. 20 April 2010 Susno pertama kali diperiksa dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan mantan pegawai pajak Gayus H Tambunan. Ia diperiksa tujuh jam.
5 Mei 2010 Kompol Arafat menjalani sidang kode ektik atas kelalaiannya dalam pemeriksaan kasus Gayus Tambunan. Arafat membeberkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Susno Duadji dalam penanganan sejumlah kasus. 29 September 2010 Sidang perdana Susno digelar di PN Jakarta Selatan dengan dakwaan menerima suap untuk memperlancar kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan pemotongan dana pengamanan Pilgub Jawa Barat. Persidangan pun berlanjut.
24 Maret 2011 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Susno penjara 3,5 tahun dan denda Rp 200 juta. Susno juga dituntut membayar uang pengganti Rp 4 miliar atau 1 tahun hukuman penjara. Sementara untuk perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL), Susno dijatuhi hukuman sesuai dakwaan kelima yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam kasus korupsi dana pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Susno yang terbukti melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Susno pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
11 November 2011 Banding Susno ditolak PT DKI Jakarta 22 November 2012 Mahkamah Agung (MA) juga menolak kasasi Susno. 17 April 2013 Jaksa Agung Basrief Arief menyebut Susno Duadji segera dieksekusi setelah jaksa menerima salinan putusan dari MA. 24 April 2013 Jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI yang dibantu Kejati Jabar dan Kejari Bandung mencoba mengeksekusi Susno dari rumahnya di Dago Pakar, Bandung. Ketegangan dengan pengawal Susno tak terelakkan. Hingga berita ini diturunkan, upaya eksekusi terhadap Susno belum berhasil. Akan hal tersebut Susno Duadji sendiri sudah menerima “Whistle Blower Award” dari Komunitas Pengusaha Anti Suap pada 21 April 2010 lalu. Meski bonafiditas dan skala lembaga pemberinya berbeda, tetap saja hal itu menunjukkan adanya pengakuan publik terhadap peran dirinya. Dan itu berarti ada harapan yang disandarkan pula kepada Polri agar apa yang diungkap oleh salah satu petingginya itu mendapatkan perhatian.
Analisis :
Whistle blower bukanlah sesuatu yang baru melainkan sesuatu yang sudah ada sejak lama, contohnya seperti pada kasus ini. Sebuah kebenaran tetaplah kebenaran, ketika dirasa sulit untuk mengungkapkan dan membenahi dari dalam maka permalasahan tersebut harus diungkapkan kepada pihak eksternal atau publik. Mengenai hal ini, whistle-blowing system saat ini sudah mulai diadaptasi oleh banyak organisasi publik maupun organisasi private. Sebuah perkembangan positif dan perlu diapresiasi. Sedangkan dari pihak pemerintah, setidaknya sudah mulai muncul keseriusan dari pihak penegak hukum di Indonesia dalam merespon fenomena whistle blower dengan menghadirkan surat edaran tersebut yang bisa dijadikan landasan hukum bagi proses penindaklanjutan bila terjadi pengungkapan kasus oleh peniup peluit. Sehingga diharapkan tidak lagi terjadi kasus Susno Duadji yang saat mencoba membeberkan fakta malah diserang dari segala sudut. Walaupun pada kenyataanya sampai sekarang masih ada saja kasus-kasus yang memperlihatkan sang whistle blower selalu terancam keselamatannya. Namun di luar itu semua, optimisme tetap perlu digalakan dan perjuangan wajib dilanjutkan untuk melakukan perubahan menuju Indonesia yang berkeadilan.
Sumber dan referensi :
Categories: School Lessons, Sharing Knowledge | Tinggalkan komentar

Chapter 2 : Pelanggaran Etika oleh Seorang Auditor


Melanjutkan dari chapter 1 yaitu mulai tahun 2002, PT. Great River International mulai mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga.

Permohonan PKPU tersebut diajukan sehubungan dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Citibank atas utang senilai US $10 juta yang berasal dari US $ 2 juta dari Revolving Credit Agreement pada 16 Februari 1994 dan US $ 8 juta dari Revolving Credit Agreement-Domestic Trade Payable Onshore tanggal 16 November 1995. PT Great River International memperkirakan jumlah kewajibannya yang telah dan akan jatuh tempo, di luar utangnya kepada Citibank, adalah sebesar US $179.291.292. Sedangkan total aset yang dimiliki diperkirakan sebesar Rp1.674.716.315.355. Perusahaan garmen PT Great River International Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp 1,023 trilyun per September 2002, melonjak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih membukukan rugi bersih Rp 11,298 milyar. Demikian dikemukakan Dirut Great River Sunjoto Tanudjaja dalam laporan keuangan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Lonjakan laba bersih itu lebih disebabkan adanya pendapatan pos luar biasa dari hasil restrukturisasi utang sebesar Rp 1,277 trilyun. Dari total utang sebesar 172,5 juta dollar AS, Great River memperoleh potongan utang (hair cut) sebesar 85 persen atau untuk setiap dollar utangnya, perseroan hanya membayar 15 sen. Oleh karena itu, pos-pos yang tadinya untuk membayar utang, karena ada koreksi pembukuan, berubah menjadi keuntungan. Secara langsung, pendapatan dari pos luar biasa tersebut tidak mempengaruhi aliran dana tunai (cashflow) perusahaan, tetapi mengubah struktur keuangan perseroan menjadi positif. Sebagaimana dialami berbagai emiten lainnya, perusahaan garmen ini mengalami kesulitan keuangan semenjak krisis ekonomi tahun 1998. Melonjaknya nilai tukar dollar AS terhadap rupiah membuat nilai utang perseroan melejit ke atas. Proses restrukturisasi yang sudah dirintis manajemen selama 4 tahun, sejak tahun 1998 tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan penandatanganan scheme buy back (skema pembelian kembali) utang pada bulan Agustus 2002.

Pada tahun 2005, salah satu pemegang saham PT. Great River International Tbk mengajukan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menindaklanjuti hasil audit investigasi Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf dan Mawar. Dalam RUPLSB tersebut, akan dimintakan persetujuan pelaksanaan kuasi reorganisasi terhadap hasil audit investigasi terhadap perseroan yang dilakukan oleh KAP Amir Abadi Jusuf & Mawar pada November 2005. Selain itu, RUPLSB juga akan meminta persetujuan soal restrukturisasi seluruh utang perseroan yakni mengkonversi sebagian atau seluruh utang menjadi saham perseroan. Termasuk pula persetujuan soal penambahan modal sehubungan dengan konversi sebagian atau seluruh utang perseroan menjadi saham perseroan. Akuntan publik Justinus Aditya Sidharta diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka.

Pemberitaan di media masa pun bermunculan, salah satunya di salah satu situs berita detik.com memberitakan seperti ini :

Jakarta -Pemeriksaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terhadap PT Great River International Tbk., (GRIV), menemukan indikasi pelanggaran serius yang mengarah ke tindak pidana. Perusahaan ini telah melanggar pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995. Bapepam yang melakukan pemeriksaan terhadap manajemen telah menemukan adanya kasus overstatement atau kelebihan pencatatan pada pos penjualan dan piutang dalam laporan keungan per 31 Desember 2003. Selain itu, Bapepam juga menemukan penambahan aktiva (aset) perusahaan, terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. “Temuan ini merupakan indikasi kuat telah terjadi pelanggaran atas Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal yang dilakukan oleh manajemen Great River,” kata Ketua Bapepam Darmin Nasution dalam penjelasan tertulisnya di Jakarta, Kamis (24/11/2005). Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 menyebutkan, setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Berdasarkan hal tersebut, Bapepam pada 22 November 2005 meningkatkan status kasus Great River dari pemeriksaan ke tahap penyidikan yang akan berkoordinasi dengan instansi hukum terkait. Laporan keuangan Great River per 31 Desember 2003 mencatat penjualan sebesar Rp 509,36 miliar, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 423,77 miliar. ”

Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003. Dalam konteks skandal keuangan di atas, muncullah pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap juga pada skandal yang menimpa Enron, Andersen, Xerox, WorldCom, Tyco, Global Crossing, Adelphia dan Walt Disney (Sunarsip 2002 dalam Christiawan 2003:83) maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut. Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor saat ini dan apakah kompetensi dan independensi auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Namun sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam mengaudit. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil audit dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1988).

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audited.

Bapepam menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi Great River. Tak tertutup kemungkinan, Akuntan Publik yang menyajikan laporan keuangan Great River itu ikut menjadi tersangka. Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003. Seperti yang dilansir oleh detik.com :

Jakarta -Menkeu Jusuf Anwar secara resmi telah membekukan izin dua akuntan publik, yakni Akuntan Publik (AP) Achmad Rodi Kartamulya dan Joseph Susilo. Izin usaha keduanya dibekukan karena dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut Kepala Biro Humas Depkeu Marwanto Harjowiryono di Jakarta, Jumat, (28/1/2005), pembekuan izin AP Achmad Rodi Kartamulya efektif sejak 5 Januari 2005. Sanksi tersebut sebagai tindak lanjut atas pengenaan sanksi pembekuan keanggotaan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sementara pembekuan izin AP Joseph Susilo beserta kantor akuntan publiknya dilakukan selama 24 bulan terhitung 14 Januari 2005. Sanksi ini diberikan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan oleh Dirjen Lembaga Keuangan, Depkeu. Disebutkan Marwarto, AP Joseph Susilo dinilai melanggar ketentuan pasal 24 Keputusan Menkeu No.423/KMK.06/2002 tentang Jasa AP jo. Keputusan Menkeu No.359/KMK.06/2003. Disebutkan, dalam pasal tersebut mewajibkan AP dan kantor akuntan publik mematuhi antara lain standar profesional AP yang ditetapkan IAI, Kode Etik IAI, Aturan Etika Akuntan IAI Kompartemen AP dan standar audit kinerja. Selain itu, izin usaha kantor AP Joseph Susilo juga dibekukan mengingat KAP tersebut berbentuk usaha perseorangan yang harus dibekukan apabila izin AP yang bersangkutan dibekukan. (umi/)

Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP. Menurut Fuad Rahmany, Ketua Bapepam-LK, pihaknya sedang melakukan penyidikan terhadap AP yang memeriksa laporan keuangan Great River. Kalau ditemukan unsur pidana dalam penyidikan itu, maka AP tersebut bisa dijadikan sebagai tersangka. “Kita sedang proses penyidikan terhadap AP yang bersangkutan. Kalau memang nanti ditemukan ada unsur pidana, maka dia akan kita laporkan juga Kejaksaan,” ujar Fuad.

Seperti diketahui, sejak Agustus lalu, Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003. Fuad menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River. Sayangnya, dia tidak bersedia menjelaskan secara detail praktek konspirasi dalam penyajian laporan keuangan emiten berkode saham GRIV itu. Fuad juga menjelaskan tugas akuntan adalah hanya memberikan opini atas laporan perusahaan. Akuntan, menurutnya, tidak boleh melakukan segala macam rekayasa dalam tugasnya. “Dia bisa dikenakan sanksi berat untuk rekayasa itu,” katanya untuk menghindari sanksi pajak. Menanggapi tudingan itu, Kantor akuntan publik Johan Malonda & Rekan membantah telah melakukan konspirasi dalam mengaudit laporan keuangan tahunan Great River. Deputy Managing Director Johan Malonda, Justinus A. Sidharta, menyatakan, selama mengaudit buku Great River, pihaknya tidak menemukan adanya penggelembungan account penjualan atau penyimpangan dana obligasi. Namun dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang diterapkan Great River berbeda dengan ketentuan yang ada. “Kami mengaudit berdasarkan data yang diberikan klien,” kata Justinus.

Menurut Justinus, Great River banyak menerima order pembuatan pakaian dari luar negeri dengan bahan baku dari pihak pemesan. Jadi Great River hanya mengeluarkan ongkos operasi pembuatan pakaian. Tapi saat pesanan dikirimkan ke luar negeri, nilai ekspornya dicantumkan dengan menjumlahkan harga bahan baku, aksesori, ongkos kerja, dan laba perusahaan. Justinus menyatakan model pencatatan seperti itu bertujuan menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan. Sebab, katanya, saldo laba bersih tak berbeda dengan yang diterima perusahaan. Dia menduga hal itulah yang menjadi pemicu dugaan adanya penggelembungan nilai penjualan. Sehingga diinterpretasikan sebagai menyembunyikan informasi secara sengaja. Johan Malonda & Rekan mulai menjadi auditor Great River sejak 2001. Saat itu perusahaan masih kesulitan membayar utang US$150 Juta kepada Deutsche Bank. Pada 2002, Great River mendapat potongan pokok utang 85 persen dan sisa utang dibayar menggunakan pinjaman dari Bank Danamon. Setahun kemudian Great River menerbitkan obligasi Rp 300 miliar untuk membayar pinjaman tersebut. “Kami hanya tahu kondisi perusahaan pada rentang 2001 – 2003,” kata Justinus.

Lalu bagaimanakah permasalahan pelanggaran yang telah dilakukan oleh auditor PT Great River International selanjutnya? akan dibahas pada chapter 3.

Sumber :

http://tugas-fendy.blogspot.co.id/2013/11/kasus-pelanggaran-etika-pt-great-river.html

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16017/menteri-keuangan-membekukan-akuntan-publik-justinus-aditya-sidharta

http://pradipha.blogspot.co.id/2014/08/kronologi-kasus-audit-pt-great-river.html

http://finance.detik.com/read/2005/11/24/102235/485278/6/bapepam-temukan-pelanggaran-serius-di-great-river

http://finance.detik.com/read/2005/01/28/172324/281069/5/menkeu-bekukan-izin-dua-akuntan-publik

Categories: School Lessons | Tinggalkan komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.