Chapter 3 : Pelanggaran Etika oleh Seorang Auditor


Melanjutkan dari Chapter 2…

Sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan konsolidasi Great River ke Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Desember 2006. Dalam laporan tersebut, empat anggota direksi perusahaan tekstil itu ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemiliknya, SunjotoTanudjaja. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi Aryanto, Amir Jusuf, dan Mawar, yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian account penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. Perusahaan tidak mampu membayar utang Rp 250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai Rp 400 miliar.

Hal tersebut juga dikutip dari suatu berita seperti ini :

“Politikindonesia – Kembali, kebobrokan perusahaan go public terungkap. Adalah PT Great River Internasional Tbk (GRI) berulah yang dapat merugikan negara senilai Rp315 miliar. Karena itu Direktur Utama (Dirut) GRI, Sunjoto Tanudjaja oleh Kejaksaan Agung terhitung sejak 10 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini keberadaan Sunjoto tak diketahui, karena itu Kejaksaan Agung sejak 16 Mei mengeluarkan surat perintah penangkapannya.

Hendraman Supandi selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang mengungkap kasus ini kemarin (17/5) di Kejaksan Agung. “Surat perintah penangkapan sudah ditandatangani Dirdik (Direktur Penyidikan). Ia sendiri ditetapkan sebagai tersangka sekitar 10 hari lalu,” ujar Supandi serius. Perintah penangkapan Sunjoto dikeluarkan setelah lebih dari tiga kali dipanggil penyidik bagian Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai tersangka, tetapi tidak datang.

Selaku Dirut Sunjoto harus bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Bank Mandiri senilai Rp315 miliar. Nilai ini akumulasi dari pembelian obligasi PT Great River senilai Rp 50 miliar dan pemberian fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi kepada PT Great River sebesar Rp 265 miliar. Bahkan saat ini obligasi tersebut oleh Bank Mandiri dinyatakan berstatus default atau gagal, sedangkan kreditnya macet.

Walau saat ini keberadaan Sunjoto tak diketahui, namun Hendraman menyatakan penyidikan kasus tersebut tidak ada alasan dihentikan. Ini karena pembelian obligasi dan pemberian kredit itu diduga kuat melawan hukum. “Tidak ada alasan untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut kendati tersangka Sunjoto dinyatakan buron,” ungkap Hendarman tegas.

Aset milik Sunjoto saat ini sudah banyak ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung, sehingga dapat disita untuk membayar kerugian negara. Peradilan pun menurut Hendraman dapat digelar in absentia bila sampai saat persidangan Sunjoto tak dapat ditemukan.

Pihak jaksa penyidik dalam kasus obligasi default dan kredit macet PT GRI ini telah memerika sejumlah saksi antara lain dari PT GRI dan jajaran Bank Mandiri. Jaksa penyidik yang terdiri dari Hasan Madani, Bima Suprayoga, dan Raja Nafrizal telah memeriksa jajaran Bank Mandiri antara lain Wakil Direktur Utama Wayan Agus Mertayasa, Direktur Tresury JB Kendarto, Group Head Secretary Kun Sarjono Satri, serta mantan Direktur Kepatuhan Nimrod Sitorus.
(BHM/YLS)

Tentunya permasalahan ini semakin panjang, Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003.

Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP.

Dalam kasus Pembekuan Akuntan Justinus Aditya Sidharta dapat ditentukan bahwa terdapat pelanggaran terhadap standar  professional akuntan publik,dan kode etik akuntan public. Justinus Aditya Sidharta dianggap tidak mematuhi Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan yang mengartikan bahwa AP Justinus Aditya Sidharta telah melanggar standar auditing, standar pengendalian mutu serta terdapat pelanggarn  pada beberapa prinsip dan aturan kompartemen yang menyatakan tentang sikap  professional, mematuhi standar relevan yang berlaku dan tanggung jawab profesi.

Pelanggaran terkait standar professional akuntan publik yaitu melanggar standar auditing dimana pada standar auditing yang terdapat pada standar professional Akuntan Publik telah ditetapkan segala ketentuan yang berlaku terkait pemberian jasa,hal ini juga terdapat  pada peraturan menteri keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik dimana hal tersebut terdapat pada pasal 3 yang menjelaskan tentang batas waktu dari  pemberian jasa yang ditentukan untuk KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Selain itu hal ini juga tentu melanggar standar pengendalian mutu sebuah KAP dimana seluruh KAP diwajibkan untuk mematuhi standar yang relevan yang telah ditetapkan oleh badan- badan yang berwenang.

Selain Standar Profesional Akuntan Publik yang telah dilanggar KAP Justinus Aditya Sidharta ini telah melanggar Kode Etik Akuntan Publik Indonesia dimana KAP tersebut telah melanggar beberapa prinsip etika profesi akuntan indonesia dan aturan kompartemen akuntan public. Dimana dalam prinsip etika profesi terdapat tanggung  jawab profesi pada prinsip kesatu yang berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya dimana anggota KAP harus mampu bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan dan  pemakai jasa. Selain itu juga terdapat pelanggaran pada prinsip ketiga integritas dimana dalam menjalankan tanggung jawabnya KAP harus menjalankan dengan integritas tinggi hal ini tidak terjadi pada KAP Justinus Aditya Sidharta yang telah mengabaikan pegawainya sendiri. Hal ini membutikan bahwa integritas dari KAP Justinus Aditya Sidharta rendah.

Setelah masa berlarut-larut, akhirnya perusahaan Tekstil PT Great River International Tbk (GRIV) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal tersebut langsung disambut gembira oleh puluhan karyawan yang mewakili 3.221 karyawannya.

Majelis hakim yang diketuai Ennid Hasanuddin menyatakan, Great River memiliki kewajiban utang yang telah jatuh tempo kepada karyawan sebesar Rp 34 miliar dan pihak lainnya. Utang ini berasal dari gaji yang belum dibayarkan kepada karyawan sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Bandung tertanggal 31 Agustus 2007 lalu.

Great River juga terbukti memiliki utang kepada CV Duta Gemilang sebesar Rp 3,1 juta dan kepada PT Jamsostek sebesar Rp 32,5 miliar.

“Dengan demikian telah terpenuhinya syarat kepailitan sesuai pasal 8 UU Kepailitan,” kata Ennid Hasanuddin di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (21/9/20100).

Selain memutus pailit, majelis hakim juga mengangkat hakim Eka Budi Priyanto selaku hakim pengawas dan Agung Kurniawan, Eric P Rizal, dan Poppy Rachmi Damayanti selaku kurator yang bertindak mengurusi boedel pailit.

Atas putusan ini, Pandji YL Pakpahan selaku kuasa hukum karyawan mengaku puas. “Sebagaimana permohonan kami, putusan ini akhirnya dikabulkan,” tegasnya.

Sementara itu, sejak permohonan kepailitan ini bergulir di Pengadilan tidak ada satu pun pihak yang mengatasnamakan Great River hadir di persidangan.

Seperti diketahui, sejak tahun 2006, Great River sudah tidak mampu beroperasi. Salah satu penyebabnya karena tersandung dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 315 miliar. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) Great River Sunjoto Tanudjaja sebagai tersangka sejak 10 Mei 2006 silam. Namun Sunjoto kabur. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya sejak 16 Mei 2006.

Selaku direktur utama, Kejaksaan Agung menilai Sunjoto harus bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana korupsisenilai Rp 315 miliar itu. Kerugian negara ini berasal dari akumulasi dari pembelian obligasi PT Great River senilai Rp 50 miliar dan pemberian fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi kepada PT Great River sebesar Rp 265 miliar. Bahkan saat ini obligasi tersebut oleh Bank Mandiri dinyatakan berstatus default atau gagal, sedangkan kreditnya macet.

Lalu bagaimanakah penyelesaian permasalahan ini? akan dibahas pada chapter 4.

 

Sumber dan Referensi :

http://www.politikindonesia.com/index.php?k=ekonomi&i=179-Dirut-PT-Great-River-Internasional-Tbk-Buron

https://www.coursehero.com/file/p1iv34i/222-Kronologis-Kasus-Akuntan-Publik-AP-Justinus-Aditya-Sidharta-mulai-menjadi/

https://www.coursehero.com/file/p3k31v/Standar-teknis-yang-seharusnya-relevan-dan-bersifat-profesional-pada-PT-Great/

http://finance.detik.com/read/2010/09/21/160352/1444909/6/great-river-diputus-pailit

Categories: School Lessons, Sharing Knowledge | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: